Pendidikan Vokasi Tingkatkan Keterampilan Calon TKI NTT

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya ketika membuka bimbingan teknis hak asasi manusia di Kupang, NTT, Jumat (6/4/2018) malam. Pendidikan vokasi merupakan salah satu upaya meningkatkan keterampilan TKI asal NTT di luar negeri. Pekerja yang semakin terampil dan berdedikasi akan semakin dihargai dan diakui oleh majikan.

KUPANG, KOMPAS — Pendidikan vokasi di berbagai bidang bagi calon tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur sangat dibutuhkan. Pendidikan keterampilan ini setara dengan pendidikan diploma akademik, tetapi lebih menekankan pada keterampilan.

Dengan cara ini, TKI asal NTT di luar negeri tidak lagi diperlakukan secara tidak adil, termasuk mengalami penganiayaan yang berujung pada kematian.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya ketika membuka bimbingan teknis perlindungan hak asasi manusia di Kupang, Sabtu (7/4/2018), mengatakan, NTT saat ini dihadapkan pada masalah kemanusiaan terkait merebaknya TKI ilegal asal NTT di luar negeri. Banyak dari mereka menjadi korban penganiayaan majikan dan perlakuan tidak adil oleh calo dan agen perekrut.

”Saatnya diberlakukan pendidikan vokasi atau keterampilan di semua bidang kerja, seperti las, mebel, montir, menjahit, bengkel motor, memasang AC, dan instalasi listrik. Setelah mendapatkan keterampilan seperti ini, mereka diberi sertifikat keterampilan setara diploma akademik, sebagai bekal untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri,” tutur Lebu Raya.

”Namun, mereka yang memegang sertifikat keterampilan itu harus benar-benar terampil di bidang itu sehingga tidak melahirkan masalah baru lagi,” lanjutnya.

Oleh karena itu, balai latihan kerja (BLK) di kabupaten/kota, termasuk BLK provinsi di Kupang, segera dibenahi. Fasilitas pendukung, sarana dan prasarana, segera diadakan atau diperbaiki. Pelatihan calon TKI diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar ingin meningkatkan keterampilan, tidak hanya lulusan SMA/sederajat, tetapi juga lulusan SD atau SMP/sederajat yang memiliki semangat untuk belajar keterampilan.

Kabupaten/kota yang belum memiliki BLK akan segera diadakan atau calon TKI dari daerah itu dititipkan ke BLK provinsi, dengan biaya pelatihan dan lainnya ditanggung melalui APBD dari daerah itu. Hampir semua kabupaten/kota di NTT memiliki potensi calon TKI ke luar negeri.

Ketua Fraksi PKB DPRD NTT Yucundus Lepa mengatakan, tahun 2016 akhir Pemprov NTT melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan PT Astra Cabang Kupang untuk membangun kerja sama di bidang keterampilan otomotif dan sejenisnya bagi calon TKI NTT. Akan tetapi, realisasi dari kesepakatan bersama itu sampai hari ini belum terlihat.

”Mungkin ada kesulitan atau belum tercapai kesepakatan pada bidang tertentu. Kita jangan hanya melakukan tanda tangan kerja sama, tetapi tanpa realisasi. Sebuah kesepakatan mestinya diawali dengan penjajakan bersama,” ujar Lepa.

BLK provinsi saat ini memberikan pelatihan di beberapa sektor, antara lain montir, mebel, instalasi listrik, dan menjahit.