Idrus Marham: Masalah Sosial Tanggung Jawab Bersama

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Menteri Sosial Idrus Marham pada acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan bagi 343 tenaga pembina Program Keluarga Harapan di Kupang. Ia mengingatkan, para tenaga pembina PKH jangan mencari kepentingan pribadi tetapi lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

KUPANG, KOMPAS- Masalah sosial di Nusa Tenggara Timur tanggung jawab semua pihak, tidak hanya Kementerian Sosial dan Dinas Sosial NTT. Masalah sosial adalah masalah kemanusiaan. Setiap orang dipanggil untuk melayani dengan kasih yang tulus, berkorban demi kebaikan bersama.

Oleh karena itu 343 Tenaga Pembina Program Keluarga Harapan di NTT harus bekerja untuk melayani 1.154.520 warga miskin di daerah itu. Pemda terus bekerja mengatasi masalah kemiskinan ini.

Menteri Sosial Idrus Marham menyampaikan hal itu dalam paparannya pada pembukaan Bimbingan Pemantapan  SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 343 tenaga pendamping PKH Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Jumat (5/4/2018).

Selain memberi arahan kepada peserta pelaksana PKH, Mensos juga mengunjungi panti rehabilitasi sosial di Naibonat Kabupaten Kupang, mengunjungi panti sosial di Kabupaten Belu di perbatasan RI-Timor Leste di Pulau Timor dan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat di Pulau Flores, untuk mengunjungi panti anak-anak cacat di daerah itu.

Hadir pada kesempatan itu Dirjen Pelindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi Dulung, Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher, Direkur Wilayah III Daerah Pesisir dan Perbatasan Kemensos Abdul Hayat, Sekda NTT Ben Polo Maing, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno, dan Kadis Sosial NTT Willem Foni.

Menurut Idrus, masalah sosial atau lebih sering disebut kemiskinan di NTT adalah tanggungjawab semua pihak.  Persoalan kemanusiaan tidak hanya tugas Kemensos atau dinas sosial di daerah.

Indrus mengatakan, setiap orang dipanggil untuk melayani dengan kasih dan pengabdian yang tulus, tanpa menghitung untung dan rugi bagi dirinya, tetapi lebih mempertimbangkan keselamatan orang yang dilayani.

“Jumlah 343 tenaga pembina PKH ini dipanggil untuk melayani. Kalian ada di sini karena panggilan hati nurani, bukan sekedar mengisi lowongan kerja. Melayani orang itu panggilan paling hakiki dalam hidup karena itu jangan mengeluh, jangan mencari keuntungan besar di dalam program ini,” kata Idrus.

Ia mencontohkan dirinya, 85 persen ada di luar Jakarta karena mengunjungi orang-orang susah di daerah-daerah, sementara hanya ada waktu 15 persen di Jakarta bersama istri dan anak, sejak dilantik menjadi Menteri. Menjadi pendamping PKH harus memiliki semangat berkorban dan melayani.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, jumlah pendaftar PKH secara daring nasional tahun 2017/2018 ada 468.000 orang. Namun, mereka yang lolos seleksi administrasi hanya 31.000.

Setelah mengikuti ujian kompetensi dan psikotes, yang dinyatakan lulus hanya 16.000 orang. Sebanyak 343 orang di antaranya dari NTT.

Jumlah 343 orang ini berasal dari 22 kabupaten/kota di NTT. Mereka akan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis selama lima hari, langsung dari Kemensos dan Dinas Sosial NTT.

Sekda NTT Ben Polo Maing mengatakan, jumlah warga miskin di NTT 1.154.520 orang atau 21,38 persen dari total penduduk 5,4 juta. Jumlah ini sebelumnya jauh lebih banyak, sekitar 2 juta lebih.

Namun, secara bertahap diturunkan dengan program Anggur Merah (anggaran menuju masyarakat sejahtera) sejak 2011, dengan jumlah dana Rp 250 juta per desa, bagi 3.258 desa di NTT. Jumlah warga miskin terbanyak di Timor Tengah Selatan, dan Sumba Barat Daya.

Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher mengatakan, pemberdayaan sumber daya manusia NTT di desa-desa sangat mendesak, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber daya manusia yang kuat melahirkan kreativitas dan inovasi untuk bertahan hidup dan keluar dari kemiskinan.

“Sumber daya alam di NTT tidak kurang. Saya orang NTT saya paham betul kekuatan sumber daya alam itu. Sekarang bagaimana cara mengelola sumber daya alam itu,”katanya.

Taher berjanji selalu mendukung program unggulan Kemensos terutama mengatasi masalah kemiskinan. “Berapa pun anggaran yang diusulkan, tetap saya dukung, asal benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat umum,”kata Taher.