Dana Pengawasan Rp 149 Miliar untuk Papua Belum Dicairkan
Oleh
·2 menit baca
Google Maps
Peta Provinsi Papua.
MIMIKA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah di tujuh kabupaten di Papua hingga kini baru mencairkan dana untuk pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2018 sebesar Rp 30 miliar dari total anggaran Rp 179 miliar. Kondisi tersebut membuat pengawasan tahapan pilkada yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Papua dan Panitia Pengawas Pemilu berpotensi tidak optimal.
Fakta tersebut terungkap dari data realisasi anggaran pilkada serentak 2018 dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua pada Selasa (10/4/2018). Anggota Bawaslu Papua, Anugrah Patah, saat dihubungi dari Mimika, mengakui pencairan dana pilkada serentak untuk Bawaslu Papua dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tujuh kabupaten belum dibayarkan hingga tahap kedua.
Total anggaran untuk pengawasan Pemilihan Gubernur Papua dan pemilihan bupati di tujuh kabupaten yang belum dicairkan sebesar Rp 149 miliar sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Adapun tujuh kabupaten di Papua yang melaksanakan pilkada serentak tahun ini ialah Mimika, Deiyai, Paniai, Biak Numfor, Jayawijaya, Puncak, dan Mamberamo Tengah.
Segera diselesaikan
Panwaslu Mimika mendapatkan nilai pencairan terendah, yakni Rp 2 miliar, dari total anggaran yang disepakati dalam NPHD sebesar Rp 10 miliar. Sementara itu, Bawaslu Papua baru mendapatkan Rp 120 miliar dari total anggaran yang disepakati dalam NPHD sebesar Rp 250 miliar.
”Apabila tidak ada anggaran, pengawasan untuk tahapan pilkada serentak di Papua bisa tidak optimal,” kata Anugrah.
Ia pun berharap Pemerintah Provinsi Papua beserta tujuh pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada berkomitmen untuk merealisasikan pembayaran anggaran pengawasan tersebut secepatnya.
”Kami telah melaporkan masalah ini ke Bawaslu. Mereka pun telah melaporkan masalah tersebut ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi belum mendapatkan respons hingga kini,” kata Anugrah.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengemukakan, pihaknya memastikan pencairan anggaran untuk pilkada serentak di Papua akan segera terselesaikan.
”Dana untuk pilkada serentak harus terselesaikan April. Pelaksanaan pilkada di Papua harus berjalan lancar dan tak boleh terkendala masalah apa pun,” kata Soedarmo. (FLO)
