Warga Ajukan Keberatan ke Pengadilan

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Pengendara truk melintas di jalur jalan lintas selatan yang berada di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kebumen, Senin (16/4/2018). Di wilayah Kebumen, jalur ini panjangnya 150 kilometer. Saat ini, ruas Tambak Mulyo dengan Desa Jladri di Buayan, Kebumen, masih menunggu proses pembebasan lahan. Nantinya jalur ini akan terhubung dengan Kabupaten Cilacap di sebelah barat serta Kabupaten Purworejo hingga Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah timur.

YOGYAKARTA, KOMPAS Proyek pembangunan jalur jalan lintas selatan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kendala. Warga yang terdampak proyek mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul.

Pengajuan dilakukan warga Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Senin (16/4/2018). ”Menurut warga, nilai ganti rugi yang ditetapkan tim pengadaan tanah tidak layak,” kata kuasa hukum warga, Ferry Okta Irawan, yang dihubungi dari Yogyakarta, Senin siang.

Jalur jalan lintas selatan (JJLS) akan menghubungkan tiga kabupaten di kawasan selatan DIY, yakni Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Pembangunan jalan sepanjang 116 kilometer itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian wilayah selatan DIY yang tertinggal dibandingkan dengan wilayah utara. Jalan akan melewati bandara baru di Kulon Progo serta sejumlah obyek wisata di sisi selatan DIY.

Ferry menjelaskan, 37 warga Desa Kemadang tersebut merupakan pemilik lahan yang terdampak pembangunan JJLS ruas Planjan-Tepus, Gunung Kidul.

Lahan warga hanya dihargai Rp 50.000-Rp 100.000 per meter persegi. Nilai itu terlalu kecil dan tidak sesuai dengan harga pasar.

”Sebagai perbandingan, tahun 2016, pemerintah membebaskan lahan untuk pembangunan JJLS dengan nilai Rp 250.000 per meter persegi,” ujar Ferry.

Sebelum ke PN Wonosari, warga sudah melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY serta DPRD DIY. Warga juga beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi DIY, tetapi belum ada solusi memuaskan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN DIY Tri Wibisono, proses pengadaan tanah untuk JJLS sudah sesuai aturan. Tri mempersilakan warga mengajukan keberatan ke PN Wonosari.

Jalan rusak

Dari Kebumen dilaporkan, jalan penghubung antara jalan nasional dan Jalan Daendels serta JJLS di Kabupaten Kebumen rusak parah. Jalur itu penting sebagai akses ekonomi serta mengurai kepadatan lalu lintas. Pemda menyiapkan dana Rp 3 miliar untuk memperbaiki.

”Jalan yang berlubang akan ditambal dan ditangani,” kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Muhammad Arifin, Senin, di Kebumen.

Arifin mengatakan, penanganan jalan rusak dan berlubang akan dilaksanakan sebulan agar sebelum H-7 hari raya Idul Fitri tahun ini sudah selesai.

Di Kebumen setidaknya ada lima ruas jalan penghubung antara jalan nasional dan Jalan Daendels serta JJLS. Pantauan Kompas di ruas Guyangan (Sruweng) menuju Petanahan, jalan 3 km dari total 15 km rusak parah, terutama di Desa Karangduwur dan Podourip, Petanahan. Jalan bergelombang, berlubang, dan aspal mengelupas. Debu beterbangan saat kendaraan melintas.

Sementara itu, pembangunan JJLS di Kecamatan Petanahan hingga Kecamatan Puring, jalan dengan lebar sekitar 7 meter sudah beraspal halus. Sejumlah alat berat masih ada di sepanjang jalan dan pembangunan simpang tiga di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, masih berlangsung. (HRS/DKA)