Kondisi Taman Nasional Tesso Nilo sekarang ini sudah semakin kritis. Diperkirakan 60.000 hektar kawasan hutan konservasi gajah Sumatera itu, telah dijadikan kebun kelapa sawit. Ribuan penduduk sudah bermukim di lokasi itu. Foto diambil Mei 2015.
MEDAN, KOMPAS - Pelepasan kawasan hutan meningkat pada tahun politik. Izin pelepasan hutan kerap diperjualbelikan untuk modal pemenangan. Jika pada tahun biasa pelepasan kawasan hutan hanya 50.000-70.000 hektar per tahun, pada tahun pemilihan umum bisa 500.000 hektar per tahun.
Hal itu mengemuka dalam Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2018 di Medan, Senin (23/4/2018). ”Tren ini terjadi tiap tahun pemilihan umum, terutama pascareformasi 1998. Jual-beli izin menjadi hal paling mudah untuk mendapat dana segar untuk keperluan pemenangan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati.
Hidayati menambahkan, tren peningkatan pelepasan kawasan hutan juga terjadi saat pemilihan kepala daerah serentak. Menurut catatan Walhi, mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelepasan hutan pada 2017 mencapai 185.172 hektar, meningkat ketimbang tahun sebelumnya yang 53.652 hektar.
Menurut Hidayati, ancaman eksploitasi sumber daya alam pada 2018 dan 2019 tetap tinggi. Penyebabnya, belum ada transparansi sumber dana kampanye kandidat dan partai. Sebagian besar dana kampanye, menurut Hidayati, masih bersumber dari swasta yang punya kepentingan bisnis dalam eksploitasi sumber daya alam. Karena itu, regulasi harus disiapkan untuk mencegah jual-beli izin pelepasan hutan.
Hidayati menyayangkan, sumber dana kampanye belum menjadi isu sensitif bagi pemilih. ”Padahal, isu sumber dana kampanye sangat penting karena akan memengaruhi kebijakan pemerintahan. Di negara maju, pemilih akan mengalihkan pilihan ketika mengetahui partai atau kandidatnya menggunakan dana kampanye dari perusahaan perusak lingkungan,” katanya.
Akan diumumkan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra, mengatakan, isu lingkungan menjadi hal penting diperhatikan saat ini. ”Untuk memastikan masyarakat mengetahui pandangan dan sikap kandidat tentang lingkungan, kami memastikan isu lingkungan akan menjadi topik dalam debat kandidat untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden,” katanya.
KPU juga akan menyosialisasikan sumber dana kampanye kandidat atau partai. Ia berharap masyarakat menaruh perhatian pada sumber dana kampanye dan menjadi pertimbangan memilih.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan, tantangan utama dalam pemilihan umum dari tahun ke tahun adalah politik uang.
Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Henri Sitorus, mengatakan, degradasi lingkungan hidup cukup masif setelah era reformasi. Hal itu antara lain karena otonomi daerah menyerahkan wewenang izin kehutanan ke pemerintah daerah. (NSA)
