Menantang Calon Gubernur Jawa Timur Membuka 810.000 Pekerjaan

SURABAYA, KOMPAS – Gubernur Jawa Timur mendatang segera menghadapi tantangan membuka pekerjaan bagi 810.000 pengangguran. Wagub Jatim Saifullah Yusuf dan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur yang sedang berkontestasi diharapkan memiliki program kerja konkret dan terobosan nyata untuk mengatasi masalah pengangguran.

Di Pilgub Jatim, Khofifah berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak. Pasangan nomor urut 1 ini diusung oleh koalisi partai politik pemilik 42 kursi di DPRD Jatim yakni Demokrat (13), Golkar (11), PAN (7), PPP (5), Nasdem (4), dan Hanura (2). Saifullah berpasangan dengan Anggota DPR Puti Guntur Soekarno. Pasangan nomor urut 2 itu diusung oleh koalisi mayoritas parlemen provinsi pemilik 58 kursi yakni yakni PKB (20), PDIP (19), Gerindra (13), dan PKS (6).

Sejauh ini mereka telah mengikuti dua debat publik. Tahap pertama berlangsung pada Selasa (10/4/2018) bertema kesejahteraan rakyat. Tahap kedua berlangsung pada Selasa (8/5/2018) bertema ekonomi dan pembangunan. Debat publik berlangsung di Dyandra Convention Center Surabaya.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Suasana saat debat tahap kedua kontestan Pilgub Jatim di Dyandra Convention Center Surabaya.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Suasana saat debat tahap kedua kontestan Pilgub Jatim di Dyandra Convention Center Surabaya.

Ditemui di Surabaya pada Kamis (10/5/2018), Saifullah menegaskan kepercayaan diri bisa mengatasi pengangguran. Saifullah-Puti mengklaim dapat membuka 750.000 lapangan kerja dalam setahun. Dengan penghitungan BPS Jatim bahwa angkatan kerja baru bertambah 110.000 per tahun, maka masalah pengangguran bisa diselesaikan cuma dalam dua tahun oleh Saifullah-Puti jika dipercaya memimpin provinsi yang kini berpenduduk 39,3 juta jiwa itu.

Saifullah berpendapat bahwa pengangguran bisa diselesaikan cepat dilihat dari kekuatan penanaman modal di Jatim. Kurun 2017, Pemprov Jatim mencatat investasi senilai Rp 151 triliun yang mampu menyerap 548.000 orang. Jika kondisi penanaman modal dan penyerapan pekerja seperti tahun lalu bisa dipertahankan selama dua tahun mendatang, pengangguran bisa teratasi.

Asumsinya, pengangguran masih 810.000 orang. Penambahan angkatan kerja dalam dua tahun 220.000 orang. Total pengangguran pada tahun depan yang notabene saat pemimpin baru Jatim menjalankan roda pemerintahan yakni 1,03 juta jiwa. Dengan kemampuan menarik investasi dan serapan lapangan kerja tadi, pengangguran bisa diselesaikan dalam dua tahun.

Khofifah menilai Saifullah, rival politik, terlalu percaya diri dengan klaim mampu membuka 750.000 pekerjaan per tahun. Dalam penghitungan Khofifah yang mengklaim mengutip data BPS Jatim, penurunan jumlah pengangguran setahun terakhir cuma 0,04 persen yang setara 48.000 orang.

Menurut data BPS Jatim, pada Februari 2017, pengangguran mencapai 860.000 orang. Setahun kemudian, pengangguran turun menjadi 810.000. Penurunannya 50.000 orang yang selisih 2.000 orang dari penghitungan Khofifah.

Namun, menurut Khofifah-Emil penurunan pengangguran bisa dipercepat meski tidak sebesar klaim keyakinan Saifullah-Puti. Jatim punya modal cukup baik yakni pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 4-5 persen per tahun. Jatim merupakan penyangga nasional dalam produksi pangan, barang, dan jasa dengan kontribusi 20-30 persen.

Menurut Emil, salah satu kekuatan yang bisa digerakkan untuk membantu program pengentasan pengangguran ialah UMKM yang di Jatim berjumlah 6,82 juta. Menurut Dinas Koperasi UKM Jatim, sektor ini mampu mempekerjakan 11,1 juta orang atau separuh lebih dari 20,2 juta jiwa angkatan kerja. “Jika bisa didorong pengembangan skala satu juta UMKM sehingga mereka memerlukan tambahan pekerja, kami yakin masalah pengangguran bisa diatasi,” katanya.

Rektor Universitas Jember Muhammad Hasan yang dalam debat kedua menjadi salah satu panelis mengingatkan pentingnya kontribusi sektor pertanian Jatim terhadap PDRB regional yang 13,5 persen. Sektor ini menyerap 33,4 persen angkatan kerja. Produksi pangan di Jatim mampu mencukupi 30 persen kebutuhan nasional. “Artinya, kebijakan gubernur baru nanti tidak boleh melupakan sektor pertanian yang masih amat strategis ini dalam konteks ekonomi dan pembangunan,” katanya.