Sejumlah Provinsi Lebih Siaga

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Polisi menggeledah rumah MA (47), warga Jalan Kapi Sraba, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (14/5/2018). Dari rumah tersebut, polisi menyita sejumlah buku.

Sejumlah provinsi memperketat pengamanan wilayah seiring terjadinya sejumlah ledakan bom di Jawa Timur. Peran ketua RT dan RW juga dioptimalkan.

AMBON, KOMPAS Sejumlah wilayah di Tanah Air, mulai dari Maluku, Nusa Tenggara Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Utara, meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme. Kewaspadaan ini terkait dengan sejumlah ledakan bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu dan Senin (13-14/5/2018).

Di Kota Ambon, Maluku, warga berharap aparat bekerja maksimal guna mencegah aksi teror di provinsi yang pernah didatangi sejumlah teroris kala konflik bernuansa agama belasan tahun silam itu. Warga juga diminta waspada dan peka terhadap kondisi di lingkungannya.

Sejumlah warga Ambon, Senin (14/5), menuturkan, ada sebersit rasa takut pada diri mereka. Ada yang memilih tak mau ke pasar. Namun, berdasarkan pantauan Kompas di sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan, suasana masih normal.

”Bayangan konflik membuat kami tetap takut. Kami berharap aparat negara bekerja dengan maksimal. Jangan sampai terjadi dan menimbulkan korban jiwa,” kata Andi (42) saat ditemui di Jalan AY Patty, Kota Ambon.

Kemarin, Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menggelar pertemuan dengan forum komunikasi pimpinan daerah serta para tokoh agama dan pemuda. Selain mengecam tindakan teror dan menyatakan tak takut pada teror, forum tersebut juga memperteguh persatuan Maluku.

Zeth berharap masyarakat Maluku tidak mengaitkan aksi teror dengan agama tertentu. Hendaknya, lanjut dia, warga Maluku terus menjaga persaudaraan dengan tidak terprovokasi isu yang merusak persatuan. Masyarakat Maluku, katanya, sudah memiliki pengalaman pahit kala konflik sehingga lebih dewasa dalam memandang persoalan sosial.

Sementara itu, Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Andap Budhi berharap adanya partisipasi warga untuk membantu aparat. Dari sisi pengamanan terbuka, sejak Maret lalu, polisi sudah dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan ibadah di sejumlah rumah ibadah di Ambon.

Peran ketua RT dan RW

Di Kupang, peran ketua RT dan RW akan ditingkatkan demi mencegah masuknya kelompok teroris dan paham radikal. Para ketua RT dan RW akan dilatih aparat intelijen negara agar punya keterampilan dasar memantau, menilai, dan menganalisis kondisi masyarakat. Peran RT/RW ini bagian dari Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Selama ini pemerintah selalu terlambat mendapatkan informasi atas suatu kejadian di lapangan. Informasi diperoleh pemerintah selalu dari polisi atau TNI. Padahal, pemerintah pun memiliki Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) sampai di tingkat RT/RW. Peran Kesbangpol antara lain memberikan informasi tentang ancaman keamanan setempat.

Demikian, antara lain, hasil rapat FKDM tingkat Provinsi NTT di Kupang, Senin. Rapat dihadiri para kepala Badan Kesbangpol se-NTT, dipimpin Kepala Badan Kesbangpol NTT Sesilia Sona.

Sesilia Sona mengatakan, fungsi dan peran ketua RT/RW sebelumnya sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah No 23/2014. Namun, peran itu kurang berjalan maksimal. Karena itu, peran mereka diperkuat dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang FKDM.

”Permendagri No 2/2018 tentang FKDM, khusus tingkat RT/RW lebih fokus pada pencegahan aksi-aksi gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat, terutama masuknya kelompok teroris,” kata Sona.

Di Lebak, Banten, pengamanan di sejumlah kabupaten/kota juga ditingkatkan. Polisi ditempatkan di tempat-tempat ibadah, meningkatkan frekuensi berpatroli, dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

Kepala Polres Lebak Ajun Komisaris Besar Dani Arianto, di Lebak, Senin, mengatakan, kesiagaan dilipatgandakan. ”Penjagaan polsek (kepolisian sektor) dan Polres Lebak diperketat,” ucapnya.

Kewaspadaan polisi, ujar Dani, juga ditingkatkan. Mereka juga bersiaga dengan berpakaian pengamanan lengkap. ”Obyek vital pun dijaga. Di setiap gereja, misalnya, kami tempatkan satu perwira dan empat polisi,” katanya.

Dani mengatakan, masyarakat Kabupaten Lebak diminta tetap tenang setelah terjadinya ledakan beberapa bom di Surabaya. Mereka diminta tidak termakan isu. ”Jangan percaya hoaks atau berita bohong. Kalau melihat aktivitas mencurigakan, laporkan ke polsek terdekat atau Polres Lebak,” ucapnya.

Rentetan aksi terorisme di Surabaya juga membuat kepolisian di Bali meningkatkan pengamanan. Peningkatan pengamanan polisi tidak hanya di tempat ibadah, tempat wisata, dan di pintu-pintu masuk Bali, tetapi juga di kantor-kantor kepolisian.

Kepolisian Resor Kota Denpasar juga meningkatkan penjagaan mereka, mulai dari Kantor Polresta Denpasar, kantor kepolisian sektor, hingga pos polisi di Kota Denpasar dan sekitarnya. Langkah peningkatan pengamanan itu menyusul diterapkannya status kewaspadaan Siaga 1 di seluruh kantor kepolisian.

Kepala Polresta Denpasar Komisaris Besar Hadi Purnomo sudah memerintahkan peningkatan pengamanan terhadap kantor- kantor kepolisian. ”Mulai dari polresta, polsek, sampai polpos, semuanya diperketat. Semua tamu diperiksa,” kata Hadi, Senin, di Polresta Denpasar.

Masyarakat, termasuk wartawan, yang hendak memasuki Kantor Polresta Denpasar diperiksa di gerbang masuk. Mereka wajib membuka tas atau jaket sebelum diizinkan masuk ke kompleks Polresta Denpasar.

Hadi menambahkan, pelayanan kepolisian di Polresta Denpasar tetap berjalan normal meski diberlakukan pengetatan masuk dan keluar kantor polisi. ”Sesuai perintah pimpinan, sekarang ini Siaga 1,” kata Hadi.

Kepala Polda Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono, Senin, juga mengatakan, kewaspadaan ditingkatkan terhadap kemungkinan aksi-aksi terorisme yang bisa terjadi di mana saja dalam waktu tak terduga. ”Polda melaksanakan pengamanan terhadap gereja bersama-sama dengan warga secara ketat. Kami mempertimbangkan situasi yang ada,” kata Didi.

Selain itu, jajaran intelijen dan reserse kriminal diminta terus- menerus mengumpulkan informasi terkait ancaman teror yang ada di seluruh jajarannya. Namun, sejauh ini belum ada hal yang mengkhawatirkan.

Peningkatan pengamanan juga dilakukan Polda Sumut, baik di rumah ibadah, markas polisi, pusat perbelanjaan, maupun tempat publik lain. Status Sumut pun ditetapkan Siaga 1 sebagai bentuk antisipasi terhadap serangan teroris, sebagaimana terjadi di Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menyampaikan hal tersebut bersama Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayor Jenderal Ibnu Triwidodo, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat, di Medan, Senin.