Para Tokoh Sepakat Jaga Stabilitas

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas mengevakuasi warga saat akan berlangsung penjinakan bom oleh anggota Gegana Polda Jawa Timur. Bom ditemukan saat penggerebekan terduga teroris di Jalan Sikatan, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Surabaya, Selasa (15/5/2018). Karena melakukan perlawanan, seorang terduga teroris tewas ditembak.

PONTIANAK, KOMPAS Para tokoh masyarakat lintas agama dan lintas etnis di Kalimantan Barat bersepakat menjaga stabilitas keamanan. Mereka juga menolak segala tindak kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan di Markas Polda Kalbar, Selasa (15/5/2018), yang digelar terkait dengan teror bom di Jawa Timur.

Kepala Polda Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono, Selasa (15/5), mengatakan, tokoh lintas agama dan etnis di Kalbar berkumpul guna menyatukan pandangan bahwa Kalbar menginginkan kondisi kondusif. Dengan kondisi yang aman aktivitas masyarakat di Kalbar tidak terhambat.

Para tokoh juga bersepakat memberantas kejahatan kemanusiaan, misalnya bahaya teror. Mulai dari tingkat RT hingga provinsi, wajib menangkal kemungkinan gangguan keamanan. ”Semangat ini juga harus dimiliki hingga masyarakat akar rumput. Maka, di tingkat kabupaten hingga kecamatan juga akan melaksanakan kegiatan serupa,” ujar Didi.

Adapun aksi solidaritas terhadap korban teror bom di Jawa Timur terus bermunculan. Pada Selasa (15/5), giliran Aliansi Pemuda Kalbar menggelar aksi. Mereka berdoa bersama di sekitar Bundaran Digulis Pontianak, Selasa malam.

Irfansius, Ketua Umum Pemuda Perdamaian Kalbar, yang ikut dalam aksi solidaritas, mengatakan, selain mengutuk keras teror bom, mereka mengimbau warga agar jangan terprovokasi. ”Kami mengajak warga Kalbar melawan terorisme di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat dalam menangani masalah ini serta mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Antiterorisme,” katanya.

Selasa kemarin, di Balikpapan, Kalimantan Timur, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Antiradikalisme dan Terorisme mengutarakan pernyataan sikap, antara lain mendesak DPRD Balikpapan agar meminta pemerintah pusat segera mengesahkan revisi UU Antiterorisme.

Butir pernyataan lainnya, menurut koordinator lapangan koalisi, Angkit Wijaya, mengimbau warga menjaga toleransi antarumat. Juga, tidak terprovokasi berbagai opini maupun aksi-aksi yang mengarah pada perpecahan.

Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, dilaporkan, otoritas Bandara Internasional Minangkabau memperketat pemeriksaan dengan mengerahkan personel keamanan terpadu di pintu gerbang bandara itu.

Juru Bicara PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau Fendrick Sondra, di Padang Pariaman, Selasa (15/5), mengatakan, pengetatan pemeriksaan demi mengantisipasi kemungkinan teror. Itu sekaligus memperlihatkan Bandara Internasional Minangkabau terus berupaya menjaga keamanan demi terciptanya rasa aman dan nyaman masyarakat.

Menurut dia, pemeriksaan ketat di pintu gerbang Bandara Minangkabau dilakukan sejak Senin (14/5). Tiap hari, 12 personel dikerahkan, terdiri dari 4 anggota TNI (Angkatan Udara dan Angkatan Laut), 4 polisi dari Polsek Kawasan Bandara Minangkabau, dan 4 personel aviation security bandara.

”Sistem pemeriksaannya ialah petugas menghentikan kendaraan baik itu roda empat maupun roda dua yang akan masuk ke bandara. Kemudian, memeriksa kendaraan, penumpang, termasuk barang bawaan dan tas mereka,” kata Fendrick.

Pemeriksaan, ujarnya, dalam satu hari dilakukan 2-3 kali menggunakan sistem random time atau waktu acak. Artinya, pemeriksaan tidak selalu pada pagi, bisa juga siang atau sore hari. ”Pemeriksaan akan terus kami lakukan sampai nanti ada instruksi selanjutnya,” kata Fendrick.

Selain bandara, pengamanan pascateror di Surabaya juga dilakukan di kantor Polresta Padang. Kepala Polresta Padang Ajun Komisaris Besar Yulmar Try Himawan mengatakan, peningkatan prosedur standar operasi diberlakukan bagi masyarakat yang akan masuk ke Markas Polresta Padang.