Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan di Kalimantan Selatan Belum Memadai

HUMAS PEMPROV KALSEL

Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya (tengah), didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Noorhalis Majid (kanan), bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie (kiri) di Banjarbaru, Jumat (18/5/2018).

BANJARBARU, KOMPAS — Pengujian dan kalibrasi alat-alat kesehatan untuk rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan masih belum memadai. Itu terjadi karena minimnya laboratorium kalibrasi alat kesehatan di Kalimantan Selatan.

Dari hasil penelusuran Ombudsman Republik Indonesia terhadap kalibrasi alat-alat kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kalsel, prasarana dan sarana untuk melakukan kalibrasi pada rumah sakit masih belum memadai. Jumlah petugas elektromedis untuk pengujian dan kalibrasi itu juga minim.

”Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menambah laboratorium kalibrasi dan juga petugas elektromedisnya,” kata anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie dan para direktur rumah sakit Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Jumat (18/5/2018).

Di Kalsel, saat ini hanya ada dua laboratorium kalibrasi alat kesehatan. Dua laboratorium kalibrasi tersebut harus melayani semua rumah sakit yang ada di Kalsel. ”Ini sangat tidak memadai untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan,” ujar Dadan, didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dijelaskan bahwa kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur. Pengujian dan kalibrasi harus dilakukan pada peralatan kesehatan yang digunakan untuk keperluan diagnosis, terapi, rehabilitasi, dan penelitian medik.

Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan itu bertujuan untuk menjamin tersedianya alat kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, serta laik pakai di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kalibrasi itu juga menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie berjanji akan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Ombudsman RI terkait pengujian dan kalibrasi alat-alat kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik di bidang kesehatan.

”Kami harus berkoordinasi lebih lanjut dengan para direktur rumah sakit yang ada di Kalsel untuk menindaklanjutinya. Ini cukup urgen karena beberapa rumah sakit di Kalsel juga menjadi rujukan pasien dari luar Kalsel,” kata Haris.