Perlu Pemerataan Distribusi Dokter

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Dokter memeriksa perkembangan kesehatan setiap anak yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Pengobatan dan perawatan dilakukan intensif oleh tenaga medis dan dokter bagi anak-anak yang menderita campak dan gizi buruk.

MAKASSAR, KOMPAS - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku meminta pemerataan distribusi dokter, terutama untuk wilayah pelosok dan kepulauan. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah pelosok dan kepulauan.

Hal itu dikatakan Deputi Direksi BPJS Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku I Made Puja Yasa saat bertemu Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Sumarsono di Makassar, Sulsel, Senin (21/5/2018). Dalam pertemuan itu, Puja Yasa meminta Pemprov Sulsel memediasi hal tersebut dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel.

”Sejauh ini, rasio dokter dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Sulsel masih berkisar 1 : 6.177 dari idealnya 1 : 5.000. Ini baru hitungan dokter umum, belum termasuk dokter gigi. Hal ini disebabkan dokter umumnya masih berkumpul di perkotaan,” kata Puja Yasa.

Begitu juga dengan jumlah tempat tidur rumah sakit yang lebih banyak tersebar di perkotaan. Di Sulsel, rasio tempat tidur dan peserta 1 : 860. Meski rasio ini lebih baik dari rasio ideal 1 : 1.000, persebarannya tidak merata dan lebih banyak di perkotaan. ”Ini menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam meningkatkan layanan kepada peserta JKN,” ujar Puja Yasa.

Dari jumlah kepesertaan, Sulsel cukup bagus karena sejauh ini 83 persen dari lebih dari 9 juta penduduk sudah menjadi peserta JKN. Banyaknya jumlah peserta menuntut BPJS Kesehatan memberikan layanan yang baik dan merata. Namun, jika tak didukung dengan distribusi dokter dan ruang rawat inap yang merata, hal itu akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pelosok

Di Sulsel, banyak daerah yang berada di pelosok, termasuk kepulauan, waktu tempuhnya bisa minimal dua hari dari ibu kota kabupaten. Kabupaten seperti Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Selayar, misalnya, memiliki pulau-pulau yang jauh dan hanya mengandalkan puskesmas. Itu pun dokter kerap tidak ada atau hanya datang sekali dalam sepekan.

Terkait soal ini, Sumarsono berjanji akan membahasnya dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah se-Sulsel. Dia juga akan meminta agar fungsi puskesmas ditingkatkan dengan menjadikan puskesmas rawat inap yang dilengkapi dokter umum hingga spesialis.

”Jika memungkinkan, puskesmas bisa dijadikan rumah sakit tipe D. Adapun di kelurahan atau desa, dibuat puskesmas pembantu. Ini tinggal regulasinya, apakah memungkinkan atau tidak. Intinya, kan, peningkatan pelayanan,” kata Sumarsono.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rachmat Latief mengatakan, pihaknya sudah berupaya menempatkan dokter-dokter ke pelosok wilayah provinsi itu kendati harus dilakukan dengan tenaga dokter kontrak. Dia berjanji akan membicarakan hal ini dengan dinas kesehatan di kabupaten/kota untuk meningkatkan insentif bagi dokter yang akan ditempatkan di pelosok dan kepulauan.

”Sejauh ini, dari 455 puskesmas yang ada di Sulsel, hanya sekitar 300 puskesmas yang sudah berfungsi sebagai puskesmas rawat inap,” jelasnya.