Baru 2,5 Juta KPM Terima BPNT

TEMANGGUNG, KOMPAS — Dari total 15,5 juta keluarga penerima manfaat yang dialokasikan menerima bantuan sosial, baru sekitar 2,5 juta KPM yang menerima bantuan pangan nontunai. Sekitar 13 juta KPM lainnya masih menerima bantuan dalam bentuk beras untuk keluarga sejahtera.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) belum bisa 100 persen menjangkau semua penerima bansos  karena banyak daerah ternyata belum siap menerimanya.

”Selain masyarakatnya yang belum siap, banyak daerah belum bisa menerima BPNT karena di daerah tersebut belum cukup tersedia e-warong atau agen,” ujarnya saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG), Selasa (29/5/2018). Besaran BPNT adalah Rp 110.000 per bulan.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Menteri Sosial Idrus Marham berbincang dengan salah seorang binaan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (29/5/2018). Dalam kesempatan itu, Idrus menerangkan perihal bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan pendampingan untuk para penyandang disabilitas.

Ketidaksiapan daerah itulah yang menjadi satu-satunya kendala penyaluran BPNT. Menyangkut hal lain, seperti kesiapan pemerintah ataupun terkait dengan pendataan keluarga penerima manfaat (KPM), menurut Idrus, sama sekali tidak ada masalah.

Jumlah daerah yang sudah mendapatkan penyaluran BPNT terdata mencapai 24 kota/kabupaten. Total jumlah kota/kabupaten di Indonesia terdata mencapai 514 kota/kabupaten.

Namun, menurut dia, semua hal akan dibenahi sehingga hingga akhir tahun ini jumlah penerima BPNT ditargetkan bisa mencapai 10 juta KPM.

Idrus mengatakan, pemberian BPNT bertujuan untuk mendorong keuangan inklusi rakyat, mengenalkan rakyat akan uang dan kartu ATM. Pengenalan kartu ATM tersebut dijharapkan mampu mendorong masyarakat untuk semakin bekerja keras dan kreatif untuk mencari penghasilan.

Selain itu, BPNT juga dilakukan agar bantuan tersebut bisa dipastikan lebih tepat sasaran.

”Mengacu pada pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, bantuan dalam bentuk barang atau beras sering kali dikeluhkan tidak tepat sasaran atau tidak tepat dalam hal jumlah,” ujarnya.