Ilustrasi: Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Intan Jaya di daerah Sugapa, yang terbakar pada Jumat (30/3/2018) pukul 21.30 WIT.
JAYAPURA, KOMPAS - Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, hingga kini belum pulih setelah konflik pilkada tahun lalu. Banyak pegawai negeri sipil daerah itu yang mengungsi ke Kabupaten Nabire. Kondisi ini merugikan masyarakat.
Konflik pilkada di Intan Jaya tahun 2017 dimulai dari pemungutan suara hingga penolakan simpatisan kandidat tertentu atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan bupati petahana Natalis Tabuni.
Berdasarkan data Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, akibat konflik, 3 warga tewas dan 101 warga luka-luka. Dari pertengahan 2017 hingga Maret 2018, lima kantor milik Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dibakar dan sejumlah fasilitas dijarah.
Kelima kantor itu adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pastor Yustinus Rahangiar saat dihubungi dari Jayapura, Selasa (29/5/2018), mengatakan, hanya aktivitas sekolah dan rumah sakit yang masih berjalan. Sementara layanan dari instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan tak berjalan.
”Warga yang ingin mengurus kartu keluarga untuk keperluan registrasi kartu telepon seluler prabayar terkendala. Akibatnya, banyak kartu terblokir,” katanya.
Menurut Yustinus, tidak adanya pegawai negeri sipil (PNS) di Intan Jaya berdampak bagi masyarakat setempat yang sehari-hari berjualan barang kebutuhan pokok. Kegiatan pemerintahan Kabupaten Intan Jaya untuk sementara dipindahkan ke Nabire.
Hal ini menyebabkan banyak kampung belum mendapatkan dana desa. ”Kepala kampung harus pergi ke Nabire menggunakan pesawat untuk mengambil dana desa. Padahal, biaya pesawat pergi-pulang sangat mahal,” ujar Yustinus.
Yustinus menambahkan, Bupati Natalis Tabuni juga jarang berada di Sugapa, ibu kota Intan Jaya. ”Beliau hanya berkunjung beberapa hari di Sugapa, kemudian kembali lagi ke Nabire,” katanya.
Sudah aman
Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, situasi keamanan di Intan Jaya telah kondusif. ”Tak ada lagi konflik pilkada di Intan Jaya. Seharusnya bupati hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sana,” ujarnya.
Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni belum dapat dikonfirmasi via telepon seluler terkait lumpuhnya aktivitas pemerintahan di daerahnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua asal Intan Jaya, Thomas Sondegau, mengatakan, banyak PNS yang bermukim di Nabire karena fasilitas perkantoran belum diperbaiki setelah pembakaran dan penjarahan.
”Sebenarnya, warga sudah menerima Natalis sebagai Bupati Intan Jaya. Namun, banyak PNS yang belum berani kembali ke tempat tugas,” ujarnya.
