JAYAPURA, KOMPAS - Keterlibatan pemerintah daerah serta legislatif di Provinsi Papua dan Papua Barat sangat dibutuhkan untuk mendukung program literasi. Program itu penting untuk percepatan pembangunan sektor pendidikan dan mengatasi buta aksara di kedua provinsi.
Demikian benang merah lokakarya bertajuk ”Replikasi Program Literasi bagi Tanah Papua” di Jayapura, Kamis (31/5/2018). Hadir dalam kegiatan itu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Zanariah dan Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw.
Lokakarya bertujuan meningkatkan partisipasi pemda dan legislatif di kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan program literasi yang dirintis Unicef, organisasi kesejahteraan anak PBB, sejak 2015.
Program literasi Unicef telah dinikmati 7.669 pelajar kelas I-III di 120 sekolah dasar di Jayapura, Jayawijaya, Mimika, Biak Numfor, Manokwari, dan Sorong. Kegiatan ini didanai Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia.
Program itu signifikan meningkatkan kemampuan literasi anak. Persentase siswa berkategori bukan pembaca diturunkan dari 62,24 persen jadi 26,52 persen. Penguasaan kata meningkat dari lima kata per menit jadi 13 kata per menit, siswa yang belum menguasai huruf turun dari 8 persen jadi 1 persen.
Zanariah mengatakan, pemda serta DPRD di Papua dan Papua Barat harus bersinergi untuk mereplikasi program yang diterapkan Unicef itu. ”Perlu alokasi anggaran dari pemda untuk pelaksanaan program. Karena itu, perlu komitmen pihak eksekutif dan legislatif demi masa depan anak Papua,” katanya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Protasius Lobya mengatakan, banyak kepala daerah di kabupaten/kota di Papua terkesan tidak menghiraukan peningkatan kualitas sumber daya manusia walau punya dana otonomi khusus sangat besar. Tak ada anggaran kegiatan literasi bagi sekolah.
Saat ini, tingkat buta aksara di Papua 24 persen, sangat tinggi dibandingkan angka nasional 2,07 persen. Sekitar 600.000 warga Papua tidak dapat membaca.
”Seharusnya ada intervensi pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan dana pada sektor pendidikan di daerah. Dana jangan hanya untuk pembangunan gedung dan rehabilitasi ruang kelas,” kata Protasius.
Spesialis Pendidikan Unicef Try Laksono Harysantoso mengatakan, perlu inisiatif dan sinergi dari pemerintah pusat, pemda, dan legislatif untuk mereplikasi program literasi. Program ini melatih 352 guru kelas dan guru Bahasa Indonesia dengan sembilan materi. Siswa tak hanya menghafal huruf, tetapi juga diajar memahami kata.
”Unicef tidak akan selamanya melaksanakan program literasi. Pemda dan pihak legislatif di Papua dan Papua Barat harus berpartisipasi dengan menyediakan dana dari APBD atau dana otonomi khusus,” ujar Try.
Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Jefri Koloay mengatakan, daerahnya menjadi yang pertama di Papua yang mengalokasikan anggaran dari APBD sekitar Rp 500 juta untuk program literasi tahun ini.
