Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga saat kunjungan kerja ke Indramayu, Jawa Barat, Rabu (6/6/2018).
INDRAMAYU, KOMPAS - Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan diyakini bisa mempermudah akses permodalan bagi nelayan. Dengan begitu, nelayan terhindar dari lilitan utang tengkulak dan kesejahteraan mereka bisa meningkat.
”Setiap saya turun ke lapangan atau mengundang nelayan ke Istana Presiden, keluhannya soal akses permodalan. Untuk itu, kami menyediakan bank mikro nelayan,” ujar Presiden Joko Widodo di depan sekitar 1.500 nelayan saat meluncurkan bank mikro nelayan di Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (6/6/2018).
Hadir pula Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Indramayu Anna Sophanah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar, serta anggota DPR Komisi IV Ono Surono.
Bank mikro nelayan atau Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga yang memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha perikanan golongan usaha mikro. Batas maksimal pinjaman Rp 50 juta tanpa agunan dengan bunga 7 persen per tahun.
Presiden meminta akses permodalan nelayan dipermudah dengan menurunkan bunga pinjaman hingga 3 persen per tahun. ”Bunga 7 persen per tahun sudah kecil. Tapi, perlu diturunkan lagi. Ini BLU, bukan cari untung,” ujar Presiden.
Saat berdiskusi dengan nelayan, Presiden meminta nelayan memanfaatkan bank mikro nelayan untuk hal produktif, bukan untuk konsumtif. Presiden mengatakan, besaran pinjaman hingga ratusan juta rupiah dapat diberikan dengan catatan, pinjaman itu punya kalkulasi keuntungan.
Tingkatkan kesejahteraan
Zulficar mengatakan, bank mikro nelayan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebab, 85 persen pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan golongan usaha mikro. Di sisi lain, literasi keuangan nelayan berkisar 25-32 persen.
”Akibatnya, nelayan meminjam ke lembaga informal, termasuk tengkulak,” ujarnya. Kondisi itu membuat nelayan terlilit utang. Hasil tangkapan mereka terpaksa dijual rendah karena berutang ke tengkulak.
Bank mikro nelayan yang diluncurkan sejak 10 November 2017 mendapat pendanaan dari pemerintah hingga Rp 1,35 triliun. Saat ini, penyaluran kredit mencapai Rp 132 miliar kepada 6.625 pelaku usaha perikanan. ”Hingga kini, tidak ada keterlambatan pembayaran kreditur. Kami juga mendampingi pelaku usaha perikanan di 210 lokasi di 34 provinsi,” ujar Zulficar. Pihaknya berkomitmen untuk menambah cakupan.
Ono mengatakan, program bank mikro nelayan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. ”Masalah permodalan sangat mendasar. Nelayan itu pekerjaan berisiko, skema perbankan yang ada kurang sesuai bagi nelayan,” ujar Ono.
Sukiman, penjual ikan di Karangsong, mengapresiasi program bank mikro nelayan. Saat ini, ia meminjam modal Rp 40 juta untuk usaha jual beli ikan. ”Semoga bisa menyejahterakan masyarakat pesisir. Saya cuma mau beli ikan untuk membiayai hidup,” ujarnya.
Carkim, nelayan budidaya udang vaname, berharap jumlah pinjaman dapat melebihi Rp 50 juta. Jumlah maksimal pinjaman itu hanya cukup untuk operasional dua petak tambak seluas 1.500 meter persegi.
”Panen kemarin, saya dapat Rp 100 juta. Jadi, ada modal untuk menggarap lagi. Tapi, saat ini, harga udang turun. Kalau panen, paling hanya dapat Rp 25 juta. Tak cukup modal untuk usaha,” ujarnya.
