Sumatera Utara Miliki Perempuan Pertama Sekretaris Daerah

KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRI

Sekretaris Daerah Sumatera Utara R Sabrina. Sabrina menjadi perempuan pertama sekda di Sumatera Utara setelah dilantik Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Jumat (8/6/2018).

MEDAN, KOMPAS — Untuk pertama kali Provinsi Sumatera Utara memiliki perempuan sekretaris daerah setelah Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi melantik Hj R Sabrina (57) sebagai Sekretaris Daerah Sumut, Jumat (8/6/2018) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

Sabrina menggantikan Sekda Hasban Ritonga yang memasuki masa pensiun tahun lalu. Selama belum ada sekda, jabatan sekda dilaksanakan oleh Ibnu S Hutomo sebagai Pelaksana Harian Sekda Sumut.

Sebelum dilantik sebagai sekda, Sabrina yang lahir 12 Mei 1961 itu adalah Staf Ahli Bidang Pangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum berkarya di Jakarta, ia pernah menjabat sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Sumut, Pelaksana Harian Sekda Sumut, Penjabat Sementara Bupati Labuhan Batu Selatan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Sumut.

Setelah menjabat, tugas di depan mata bagi sekda baru adalah pergantian Gubernur Sumatera Utara dalam pilkada serentak yang akan digelar pada 27 Juni. Pilkada Sumut diikuti dua pasangan calon, yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Sementara Tengku Erry Nuradi terhitung pada 17 Juni berakhir masa jabatannya.

”Saya belum tahu soal PLH (pelaksana harian) gubernur, bisa jadi saya ditunjuk, bisa juga tidak, tergantung penetapan PLH. Surat keputusan saya sampai saat ini sebagai sekda definitif,” kata Sabrina seusai pelantikan.

Pengangkatan Sabrina didasarkan Keputusan Presiden Nomor 66/TPA Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Saat pelantikan, Tengku Erry mengatakan, jabatan sekda sangat penting dan strategis karena tugasnya membantu kepala daerah membangun dan bekerja sama serta berkoordinasi dengan unit-unit lain. Sekda adalah motor penggerak organisasi pemerintah daerah. ”Tugas-tugas ke depan akan semakin berat,” kata Erry.

Pihaknya meminta sekda baru selain mampu mengemban tugas administratif juga terus meningkatkan diri dalam penguasaan teritorial, koordinasi dengan berbagai instansi, baik internal maupun eksternal, seperti Forum Pimpinan Daerah, DPRD, dan instansi vertikal. Tugas itu dijalankan tidak semata-mata menjalankan tugas rutin, tetapi juga mampu membaca situasi untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan pelayanan di masyarakat.

”Saya minta kepada saudari, dalam melaksanakan tugas memperhatikan peningkatan disiplin ASN (aparatur sipil negara), menyeimbangkan kewajiban dan kesejahteraan ASN dengan berbasis kinerja. Beri kesempatan OPD (organisasi perangkat daerah) untuk menyampaikan program secara komprehensif,” kata Erry.

Kompas

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kanan) menekankan pentingnya sekda baru bekerja sama dengan internal dan eksternal pemerintahan Sumut dalam pelantikan Sekda Sumut R Sabrina di Medan, Jumat (8/6/2018). Sekda juga diminta meningkatkan disiplin dan kinerja ASN.

Erry menekankan agar Sabrina bisa mempertahankan status laporan keuangan Sumut yang empat tahun ini mendapat predikat wajar tanpa pengecualian serta mendapat nilai cukup baik dari Lembaga Ombusmand RI. Selain itu, juga melanjutkan kerja sama supervisi dari KPK untuk melaksanakan sembilan rencana aksi. Selama ini secara khusus Pemerintah Provinsi Sumut mendapat supervisi dari KPK setelah kasus korupsi mendera pemimpin daerah hingga DPRD Sumut.

Ketua DPRD Sumut Wagiran Amran mengatakan, Sabrina adalah kader yang mumpuni. ”Sebagai anak Sumut saya bangga. Ini pertama kali Sumut memiliki perempuan sekda,” kata Wagiran. Ia berharap sekda baru bisa membawa  semangat baik.

Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung mengatakan, perempuan cocok mengemban tugas sebagai sekda karena saat memimpin selain menggunakan rasio juga menggunakan rasa. Sabrina diharapkan bisa menjaga kedisiplinan, kinerja, dan tanggung jawab ASN, serta menjaga transparasi.

Nurhazizah mengatakan, pada Agustus 2017 ia sempat meminta Sabrina pulang saat Sabrina beraudiensi dengannya. Waktu itu pemeriksaan-pemeriksaan di Sumut oleh KPK sedang gencar. ”Siapa yang mau membenahi Sumut kalau bukan kita-kita semua. Pasti kita yang lahir di Sumut, bukan orang lain,” kata Nurhajizah.

Sabrina mengatakan, dirinya harus belajar kembali tentang perkembangan terkini di Sumut. Ia juga akan bekerja cepat karena sebentar lagi libur Lebaran, masa jabatan gubernur Sumut akan berakhir, lalu pilkada.

”Ini tugas berat. Libur Lebaran masuk tanggal 21 (Juni), tanggal 27 (Juni) pilkada. Saya berusaha maksimal bekerja sama dengan KPU agar pilkada berjalan aman, lancar, dan adil,” kata Sabrina. Sebagai PNS, pihaknya menyatakan netral. Jika ada ASN yang berpihak, itu adalah pelanggaran.

Pihaknya juga akan menggunakan pengalamannya bekerja di pusat untuk memperlancar hubungan pusat daerah.