Warga Yahukimo Terancam Tak Memilih

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Sejumlah logistik Pilkada Papua masih berada di gudang KPU Yahukimo di Distrik Deikai, Yahukimo, Senin (18/6/2018).

JAYAPURA, KOMPAS Warga Kabupaten Yahukimo terancam tak bisa ikut memilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada 27 Juni 2018. Hal itu disebabkan hingga saat ini distribusi logistik belum dilakukan akibat belum ada proses tender jasa pengiriman logistik ke 51 distrik atau kecamatan di wilayah ini.

Anggota KPU Yahukimo, Dominggus Marey, saat dihubungi dari Jayapura, Senin (18/6/2018), menjelaskan, tender pendistribusian surat suara dan logistik lainnya ke 51 distrik belum dilakukan. Padahal, waktu pelaksanaan tersisa sembilan hari.

”Seluruh surat suara dan logistik pemilu masih berada di gudang kantor KPU Yahukimo. Seharusnya distribusi ke setiap distrik berlangsung pada H-10 jelang pilkada,” paparnya.

Dari 51 distrik itu, hanya Distrik Deikai yang bisa ditempuh dengan transportasi darat. Sebanyak 50 distrik lainnya harus menggunakan pesawat berbadan kecil yang jumlahnya terbatas.

”Sebanyak 50 distrik yang ditempuh dengan pesawat rawan cuaca buruk hingga berhari-hari. Kami membutuhkan waktu minimal 10 hari untuk pelaksanaan tahapan distribusi logistik pemilu ke setiap distrik,” ujarnya seraya berharap KPU Papua mempercepat proses tender penyedia jasa distributor.

Anggota KPU Papua bidang Logistik, Isak Hikoyabi, mengakui hal itu. ”Pelaksanaan tender akan memasuki tahapan pembuktian pada Selasa ini. Kami optimis distribusi logistik di Yahukimo berjalan sesuai jadwal,” katanya.

Di Kalteng, pendistribusian logistik pilkada di Kota Palangkaraya juga bakal terlambat. Pasalnya, sampai saat ini semua formulir model D belum diterima KPU setempat. Formulir model D merupakan formulir yang digunakan dalam merekapitulasi suara. Terdapat empat jenis formulir model D. Formulir model ini dipegang oleh petugas TPS.

Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik KPU Kota Palangkaraya Tari mengungkapkan, formulir itu masih diproses pejabat pengadaan logistik bekerja sama dengan pihak percetakan atau pihak ketiga. Namun, Tari memastikan dalam dua atau tiga hari formulir itu segera dibagikan. ”Logistik yang lain sudah aman, tinggal formulir model D yang belum,” kata Tari.

Di Bali, Ketua KPU Arief Budiman mengimbau jajaran KPUD untuk memprioritaskan pendistribusian logistik pilkada ke wilayah terpencil agar tahapan pilkada sesuai jadwal. KPU daerah diimbau agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk BMKG sehingga pendistribusian logistik berjalan lancar.

”Dalam pemetaan kami, kami memberikan perhatian untuk daerah pegunungan dan kepulauan. Kalau di perkotaan relatif tidak ada masalah,” kata Arief.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan peran aktif para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk mendorong dan memperkuat kebersamaan di masyarakat.

”Jangan malah masyarakat dihujani berbagai propaganda yang sifatnya fitnah, ujaran kebencian, juga hoaks yang justru dapat memecah belah masyarakat. Mari beri pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Tjahjo.

Ia menegaskan, pilkada adalah bagian dari proses pemilihan kepala daerah, pileg untuk memilih anggota DPRD, DPR, dan DPD, sementara pilpres untuk memilih presiden dan wakil presiden. Terkait dengan itu, wajar jika ada perbedaan pilihan, tapi hendaknya jangan sampai memecah belah masyarakat. ”Salurkan saja perbedaan pilihan politik itu di TPS. Jangan malah dibuat poros-porosan,” ucapnya.