BANDUNG, KOMPAS – Keberpihakan pemerintah terpilih kepada rakyat Jawa Barat menjadi catatan dalam debat publik ketiga Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat di Bandung, Jumat (22/6/2018). Konsep pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan infrastruktur dan program-program yang menyentuh masyarakat menjadi janji yang ditawarkan oleh setiap calon.
Permasalahan akses kesehatan menjadi perhatian dari masing-masing pasangan calon (paslon), karena Jawa Barat memiliki penduduk yang besar. Setiap paslon melihat masyarakat Jawa Barat masih belum mendapatkan perhatian kesehatan dengan maksimal.
Paslon nomor urut dua, Hasanah, menyatakan, di Jawa Barat baru ada 200 puskesmas yang memiliki rawat inap, dan rujukan di Jawa Barat masih fokus di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mereka berkomitmen, akan meningkatkan puskesmas rawat inap hingga 500 puskesmas.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh pasangan nomor urut empat, Dedy Mizwar-Dedi Mulyadi. Mereka memaparkan, di Jawa Barat harus ada rujukan Rumah Sakit di beberapa daerah sehingga masyarakat di pelosok tidak perlu jauh-jauh datang ke Bandung untuk mendapatkan perawatan kesehatan.
“Bagaimana susahnya perjalanan masyarakat Garut jika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap di Bandung. Harus ada rujukan yang paripurna untuk setiap daerah,” tutur Dedi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur nomor urut empat.
Pasangan nomor urut tiga lebih memandang kepada pembangunan kesehatan yang dilakukan lewat tindakan yang promotif. Selain berkomitmen untuk menambah fasilitas kesehatan, mereka juga berencana untuk meningkatkan pendampingan kepada masyarakat-masyarakat lokal dan mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Bagi pasangan nomor urut satu, Rindu, pelayanan kesehatan seharusnya bisa langusng menyentuh kepada masyarakat. Ridwan Kamil menyatakan, negara harus hadir untuk bisa melayani warga secara langsung. Mereka mengedepankan program Layad Rawat yang terlebih dahulu telah diterapkan di Bandung saat Ridwan menjadi walikota Bandung.
Tidak hanya masalah kesehatan, kehadiran pemerintah untuk memenuhi fasilitas yang berpihak kepada kaum disabilitas menjadi pembahasan. Salah satu panelis, Elly Malihah dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan, infrastruktur dan pelayanan publik masih belum ramah bagi kaum disabilitas.
“Sekolah ramah anak masih belum optimal. Sedangkan sekolah Inklusi masih belum sesuai dengan harapan. Fasilitas umum juga masih banyak yang menyulitkan masyarakat. Saya ingin melihat, bagaimana para calon bisa mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.
Setiap paslon memberikan solusi yang mengedepankan keberpihakan kepada kaum disabilitas. Paslon nomor urut satu berkomitmen untuk menghilangkan diskriminasi di lapangan pekerjaan.
“Kami akan maksimalkan penerapan UU no 8 tahun 2016, dimana dua persen pegawai negeri sipil harus berasal dari penyandang disabilitas,” tutur Anton Charliyan.
