Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Jadi Tantangan Kandidat

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (kiri) dan Pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno saat rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 KPU Jatim di Gotel Mercure, Surabaya, Selasa (13/2/2018). Agenda selanjutnya adalah Deklarasi Kampanye Damai bersama pasangan calon pada Minggu (18/2/2018).

SURABAYA, KOMPAS - Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih menjadi tantangan berat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berbasis kepentingan masyarakat. Kontestan pemilihan kepala daerah Jatim, pasangan nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan pasangan nomor urut dua Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, berkomitmen menjawab tantangan tersebut dengan memberikan kinerja terbaik.

Komitmen itu disampaikan pada debat pamungkas kandidat Pilgub Jatim di Dyandra Convention Center Surabaya, Sabtu (23/6/2018). Debat menampilkan empat panelis yakni Dian Ferricha dari Fakultas Hukum IAIN Tulungagung, Biyanto dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Kris Nugroho dari FISIP Universitas Airlangga dan Andy Fefta Wijaya dari Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas memperlihatkan kertas suara yang diketahui rusak saat berlangsung pengecekan dan pelipatan kertas suara Pilgub Jatim yang baru tiba dari percetakan di Kantor KPU Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/5/2018). Surat suara yang baru tiba Sebanyak 2.058.310 lembar.

Khofifah yang berkesempatan pertama menyampaikan visi dan misinya mengatakan akan mewujudkan pemerintah Provinsi Jatim yang amanah dan efektif yang mampu menyinergikan program pemerintah pusat hingga pemerintah ditingkat desa. Memastikan tidak ada jual beli jabatan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi aparatur sipil negara untuk menduduki jabatan strategis berdasarkan kompetensi.

“Menyiapkan sistem yang mampu mengantisipasi korupsi di jajaran pemerintahan dan menyiapkan layanan publik yang bisa diakses tanpa diskriminasi,” ujar Khofifah.

Khofifah berencana memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dia meyakini revolusi industri terkini itu mampu menjawab tantangan kebutuhan untuk mengintegrasikan sektor-sektor strategis dan melakukan pengawasan secara menyeluruh dari waktu ke waktu.

Adapun Saifullah Yusuf akan membangun pemerintahan yang bersih dan modern di Jatim. Selama dua periode mendampingi Gubernur Jatim Soekarwo, dia telah berpartisipasi membangun pemerintahan yang berprestasi dan mendapatkan apresiasi berupa 90 penghargaan dari pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan Pemprov Jatim juga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jatim selama tujuh kali berturut-turut. Mendapat penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional dari Kementerian Dalam Negeri dan menerima penghargaan terkait pelaksanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Namun setumpuk prestasi itu dirasa masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebab tuntutan semakin tinggi seiring perubahan dan kemajuan teknologi. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan. Untuk menjawabnya, Saifulah mengaku telah menyiapkan konsep yang disebut kolaborasa.

“Ini adalah konsep memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan pemerintahan yang melayani rakyat dengan rasa. Kolaborasi dengan rasa, membangun dengan hati. Lebih mendengar, dan menerima masukan,” ujar Saifullah.

Berbasis pengguna layanan

Ditanya bagaimana membuat program inovasi pelayanan publik berbasis citizen charter, dua kandidat memiliki jawaban yang luar biasa. Citizen charter merupakan sebuah sistem yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan sebagai pertimbangan utama dalam proses penyelanggaraan pelayanan publik.

KOMPAS/DODY WISNU PRIBADI

Debat publik ketiga calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di gedung Dyandra Convention Center Jalan Basuki Rahmad Surabaya, Sabtu (23/6/2018).

Khofifah mengatakan akan mewujudkan sistem pelayanan publik yang berkepastian, terukur, semakin mudah diakses dan semakin berbiaya murah. Masyarakat kelas bawah maupun kelas atas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dengan indikator yang terukur. Seperti dimana tempat pengurusannya dan berapa lama prosesnya. Kinerja pemerintahan yang sudah terbangun dengan baik diera Gubernur Soekarwo harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Adapun Gus Ipul, panggilan Saifullah Yusuf mengatakan akan membangun sistem pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal itu tidak sulit sebab pernah diterapkan di Kota Blitar semasa Wali Kota Djarot Saiful Hidayat yang membuka pelayanan puskesmas pada sore dan bukan pagi. Alasannya, warga kesulitan periksa kesehatan di pagi hari karena mereka harus mengutamakan pekerjaan di sawah.

Menurut Wakil Gubernur Jatim dua periode ini, Citizen charter juga bisa diterapkan pada layanan pengurusan administrasi seperti sistem kenaikan pangkat guru. Mayoritas guru kesulitan mengakses pelayanan di pagi hari karena mereka harus mengajar.