Awasi Suara Kotak Kosong

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Petugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) menunjukkan lembaran C6-KWK atau surat undangan untuk para pemilih yang menjadi bukti pelanggaran di TPS 25 Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (28/6/2018). Lembaran itu diambil dari kotak suara yang dibuka kembali oleh petugas.

MAKASSAR, Kompas Hingga Kamis (28/6/2018) malam, data rekapitulasi KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masih mengunggulkan kotak kosong. Namun, masyarakat diminta terus mengawasi perjalanan hasil pemilihan itu. Bahkan, penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu, juga diingatkan untuk menghormati pilihan rakyat dengan tidak melakukan kecurangan.

Direktur Program Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Salma Tajang meminta warga untuk berhati-hati dan memantau ketat proses penghitungan yang sedang terjadi. Dalam pilkada ini, LSKP juga memantau dan mencatat perolehan suara di TPS.

”Kami juga punya catatan tentang perolehan suara di TPS. Kami berharap warga, pemilih, Bawaslu, dan termasuk relawan kotak kosong perketat pengawasan untuk meminimalkan potensi kecurangan. Jangan meninggalkan lokasi penghitungan. Kami berharap data di TPS akan tetap sama dengan data di tingkat PPK hingga KPU,” ujarnya.

Sebelumnya, hasil hitung cepat Celebes Research Centre (CRC) pada Rabu (27/6) menunjukkan, kotak kosong meraih 53,31 persen dan pasangan Munafri-Rachmatika mendapatkan dukungan 46,69 persen.

Pantauan di pusat data KPU, hingga Kamis pukul 19.00 Wita, kotak kosong meraih 53,17 persen (178.933 suara), lalu pasangan Munafri-Rachmatika meraih 46,83 persen (157.257 suara). Rekapitulasi ini berdasarkan 60,71 persen suara. Jumlah DPT Kota Makassar adalah 1.019.475 orang.

Data perolehan suara pada Kamis malam adalah angka yang sama sejak pukul 15.00 Wita. Pusat Data KPU yang berisi 13 layar monitor menampilkan rekapitulasi penghitungan dari semua kabupaten/kota, termasuk untuk hasil pemilihan gubernur.

Jika pada monitor yang berisi laporan penghitungan dari TPS di kabupaten/kota lain cukup lancar, monitor yang menampilkan rekapitulasi KPU Makassar mentok di angka 60 persen sejak pukul 15.00 Wita. Terkait mandeknya rekapitulasi Kota Makassar, Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga KPU Sulsel Uslimin mengatakan belum mengetahui soal ini.

Kamis sore, pendukung pasangan Munafri-Rachmatika berkonvoi setelah pasangan ini mengumumkan klaim kemenangan. Menurut kubu Munafri-Rachmatika, dari penghitungan formulir C-1 diperoleh 51 persen. ”Kami hitung berdasarkan data riil saksi di TPS. Kami tidak menjadikan hasil hitung cepat sebagai acuan,” katanya.

Sementara itu, 239 warga pada tiga TPS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, memilih golput dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur. Mereka kecewa terhadap pemerintah yang selama ini dinilai mengabaikan pembangunan di daerah itu.

”Tiga TPS yang warganya golput itu berada di Kecamatan Badau dan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu. Warga mengeluarkan pernyataan tertulis yang berisi kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak memperhatikan pembangunan di daerah mereka,” kata komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza.

Di Cirebon, Jabar, polres setempat masih mengusut hilangnya 2.467 surat suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Cirebon 2018. Sejumlah pihak penyelenggara telah dimintai keterangan. ”Kami sudah memeriksa lima saksi dari ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Apakah ada kekeliruan dalam distribusi logistik atau unsur pidana, seperti pencurian, itu masih didalami,” ujar Kapolres Cirebon Ajun Komisaris Besar Suhermanto, Kamis.

Pada Selasa (26/6) malam atau beberapa jam sebelum pemungutan suara, 2.467 surat suara di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, dilaporkan hilang. Surat suara itu berada di enam TPS, sesuai DPT dan surat suara cadangan. KPU Kabupaten Cirebon harus mengirim 2.000 surat suara pemilihan ulang ke Danamulya. Namun, proses pencoblosan berjalan kondusif.

Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu malam, diserang massa pendukung pasangan calon bupati yang merasa dicurangi. Massa menjambak dan menampar komisioner KPU Tapanuli Utara dan mengobrak-abrik kantornya. Rekapitulasi suara pun terhambat. ”Massa pendukung pasangan calon tertentu merasa dicurangi. Mereka mendatangi kantor KPU Tapanuli Utara pada Rabu pukul 22.00. Akibatnya, penghitungan suara pemilihan bupati dan gubernur Sumut terhambat,” kata anggota KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain.

(REN/FRN/ESA/IDO/NSA/IKI/RAM/KOR)