Sejumlah logistik Pilkada Papua masih berada di gudang KPU Yahukimo di Distrik Deikai, Yahukimo, Senin (18/6/2018).
Gangguan keamanan mewarnai rekapitulasi hasil pilkada di Papua. Polisi menetapkan siaga satu.
JAYAPURA, KOMPAS - Rekapitulasi suara hasil pemilihan gubernur-wakil gubernur Papua hingga Minggu (8/7/2018) belum tuntas. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Mimika dan Jayawijaya. Kondisi itu dipicu situasi keamanan dan gangguan teknis.
Berdasarkan hasil pantauan Kompas dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pilgub Papua yang dilakukan KPUD Papua di Kota Jayapura, Minggu malam, baru dihitung 10 kabupaten dari 28 kabupaten dan satu kota di Papua. Rekapitulasi akan dilanjutkan pada Senin ini.
Ketua KPUD Papua Theo Kosay menjelaskan, rekapitulasi hasil Pilkada Papua di Kabupaten Mimika untuk seluruh distrik baru diselesaikan pada Minggu dini hari. Hasil itu akan dikirimkan ke Jayapura pada Senin ini.
Adapun rekapitulasi di Kabupaten Jayawijaya belum terlaksana akibat gangguan keamanan. Namun, demi kelancaran seluruh proses pilkada, seluruh dokumen akan diangkut ke Jayapura untuk dihitung di KPU Papua. ”Skenario saat ini adalah kami akan menyelesaikan rekapitulasi suara dari 27 kabupaten terlebih dahulu. Sementara rekapitulasi suara dari Jayawijaya dan Mimika dilanjutkan pada Senin (9/7) ini,” kata Theo.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Papua Metusalak Infandi menuturkan, masalah di Jayawijaya karena adanya oknum saksi yang meminta seluruh suara dialihkan ke calon tertentu. ”Kami akan berkoordinasi dengan KPUD dan aparat kepolisian untuk mengatasi masalah penundaan rekapitulasi hasil suara di Jayawijaya,” tuturnya.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan, masalah yang terjadi di Jayawijaya tak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. ”Status keamanan di Jayawijaya telah ditingkatkan menjadi siaga satu. Kami siap mengamankan jika rekapitulasi hasil Pilgub Papua untuk Jayawijaya dipindahkan ke Jayapura,” kata Boy menegaskan.
Pilkada Provinsi Papua diikuti dua pasang calon gubernur-wakil gubernur, yakni pasangan petahana Lukas Enembe-Klemen Tinal dan John Wempi Wetipo-Habel Suwae. Total daftar pemilih tetap sebanyak 3,4 juta orang.
Sejumlah kekurangan
Di Riau, Ketua Bawaslu setempat, Rusidi Rusdan, mengingatkan, terdapat beberapa hambatan dan kekurangan selama pilkada. Ia meminta kekurangan itu mesti diantisipasi agar tidak terulang pada pemilihan presiden dan anggota legislatif pada tahun 2019.
Kekurangan yang paling disorot, kata Rusidi, adalah pengembalian formulir C6 atau surat undangan pemberitahuan memilih kepada pemilih di Kota Pekanbaru yang mencapai 160.000 lembar. Itu disebabkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak berhasil menemui anggota keluarga pemilih di kediamannya.
”Secara umum, Pilkada Riau berjalan baik. Namun, kekurangan yang utama adalah pengembalian formulir C6 di Pekanbaru yang jumlahnya sangat besar. Kemungkinan hal itu terjadi karena jadwal pemilihan masih berada pada masa liburan panjang. Kekurangan lainnya, masih ditemukan kekeliruan pengisian formulir model C, pemilih tidak punya hak pilih dan kekurangan surat suara pada TPS,” tutur Rusidi.
Di Kalimantan Barat, Sutarmidji-Ria Norsan yang diusung Golkar, Nasdem, PKS, Hanura, dan PKB meraih 1.334.512 suara. Disusul pasangan Karolin Margret Nataras-Suryadman Gidot diusung PDI-P dan Demokrat memperoleh 1.081.878 suara dan pasangan Milton Crosby-Boyman Harun yang diusung Gerindra dan PAN memperoleh 172.151 suara.
Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Lampung 2018 sebesar 72,46 persen. Tingkat partisipasi ini mengalami penurunan dibandingkan Pilgub 2014 yang mencapai 76 persen. ”Target KPU Lampung untuk partisipasi pada Pilkada 2018 sebesar 77,5 persen. Untuk partisipasi pemilih pada Pilgub 2018 ini mengalami penurunan,” kata Nanang.
Meski begitu, tingkat partisipasi di sejumlah kabupaten memuaskan. Di Tulangbawang Barat, misalnya, partisipasi pemilih mencapai 79,14 persen. Adapun di Kabupaten Lampung Utara, tingkat partisipasi mencapai 78,7 persen.
