Pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama pimpinan dan komisioner Komisi Perlindungan Anak di Jakarta, Selasa (3/7/2018). Salah satunya mendiskusikan sekolah ramah anak lewat sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.
YOGYAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Kota Yogyakarta mengkaji solusi untuk menyelesaikan persoalan sejumlah lulusan SD yang tak bisa diterima di SMP negeri karena tinggal di wilayah blank spot (titik kosong). Salah satu opsi yang dikaji adalah memasukkan para siswa korban blank spot ke SMP negeri yang daya tampungnya belum penuh.
”Kemarin kami minta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengkaji masalah ini,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Selasa (17/7/2018), di Yogyakarta.
Seperti diberitakan, saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP di Kota Yogyakarta, 25 Juni-7 Juli, sejumlah lulusan SD tidak diterima di SMP negeri mana pun lewat jalur zonasi karena tinggal di wilayah blank spot. Yang dimaksud adalah wilayah yang jauh dari sekolah negeri mana pun sehingga kalah bersaing dengan mereka yang tinggal lebih dekat.
Persoalan ini terjadi karena kombinasi sejumlah faktor, antara lain daya tampung SMP negeri yang jauh lebih sedikit daripada jumlah lulusan SD, persebaran lokasi SMP negeri yang tidak merata, serta sistem zonasi PPDB SMP di Kota Yogyakarta yang memprioritaskan siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah (Kompas, 15/7/2018).
Menurut Heroe, Pemkot Yogyakarta mengkaji kemungkinan memasukkan para siswa korban blank spot ke SMP negeri yang masih memiliki kursi kosong.
Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tengah menghitung kursi kosong di 16 SMP negeri Yogyakarta. Dinas pendidikan juga sedang mengkaji berbagai regulasi terkait PPDB dan pemindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain.
Hal lain yang dikaji adalah mekanisme seleksi untuk mengisi kursi yang masih tersedia. Seleksi kemungkinan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ujian SD, bukan jarak lagi.
Senin lalu, sejumlah orangtua siswa korban blank spot mendatangi Kantor Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta untuk melaporkan masalah tersebut. Forpi adalah forum yang dibentuk Pemkot Yogyakarta untuk memantau berbagai persoalan di Yogyakarta.
Koordinator Forpi Yogyakarta FX Harry Cahya meminta Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengambil diskresi dengan memasukkan para siswa korban blank spot ke SMP negeri yang masih ada kursi kosong.
Belum tertampung
Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 172 calon siswa berkeras untuk diterima di SMAN 1, SMAN 3, SMKN 1, dan SMKN 5. Padahal, empat sekolah ini daya tampungnya sudah maksimal.
Orangtua calon siswa mendesak Dinas Pendidikan Provinsi NTT membuka rombongan belajar baru di sekolah-sekolah itu.
Sementara itu, masa orientasi siswa sudah digelar sejak Senin (16/7) dan berakhir Rabu (18/7).
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT Alo Min, Selasa, di Kupang, mengatakan, sebenarnya di luar sekolah yang diincar calon siswa masih ada 285 bangku kosong di 18 sekolah, yakni 7 SMA negeri dan 11 SMA swasta. Namun, orangtua tidak bersedia menyekolahkan anak di sekolah swasta karena biaya yang mahal.
Ketua Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengatakan telah mengarahkan orangtua siswa agar memilih sekolah negeri atau sekolah swasta yang masih menerima siswa baru. Hal itu karena sekolah tidak diperkenankan menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan. (HRS/KOR)
