Tinggi, Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Jajaran direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesaat sebelum pemaparan kinerja perseroan, Kamis (18/7/2018) di Jakarta.

LAMONGAN, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Soekarwo optimistis keberadaan koperasi dan UMKM mampu menjadi soko guru perekonomian nasional, khususnya di Jatim. Apalagi di provinsi ini koperasi dan UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak atau sekitar 94 persen dari total tenaga kerja yang ada.

”Koperasi dan UMKM telah mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada,” ujar Soekarwo pada acara puncak peringatan Hari Koperasi Ke-71 Provinsi Jatim di GOR Surajaya, Lamongan, Jumat (20/7/2018).

Berdasarkan data hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 yang dipublikasikan pada 2017,  jumlah tenaga kerja di Jatim sebanyak 20.160.000 orang. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang diserap perusahaan besar hanya sekitar 333.271 orang. Sementara 18.610.000 orang bekerja di sektor koperasi dan UMKM. Artinya, 94 persen tenaga kerja di Jatim hidup dan dihidupi dari keberadaan koperasi dan UMKM.

Jumlah koperasi dan UMKM di Jatim juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Menurut data Susenas 2016, jumlah koperasi dan UMKM mencapai 9,59 juta, dengan rincian 4,61 juta di sektor non-pertanian dan 4,98 juta di sektor pertanian. Pada 2008, jumlah koperasi dan UMKM sebanyak 4,2 juta dan sekarang mencapai 9,59 juta. Data ini menunjukkan bahwa jumlahnya tidak hanya meningkat, tetapi meledak.

Dengan semakin meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM, Soekarwo mengusulkan agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada koperasi dan UMKM. Meski beberapa koperasi atau UMKM ada yang tidak bankable, non-performing loan atau kredit macet rendah.

”Konsep yang dikedepankan adalah kejujuran karena kejujuran adalah bentuk soft skill yang tidak dimiliki negara lain,” ujarnya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM, perbankan agar mempermudah pemberian kredit kepada koperasi dan UMKM.

Bantuan kredit murah ini, lanjut Soekarwo, merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi yang kalah dalam pertarungan efisiensi, termasuk koperasi dan UMKM.

”Negara harus memberi kepedulian kepada rakyat kecil. Jangan sampai koperasi dan UMKM jadi semakin kecil karena kalah dalam hal efisiensi,” ucap orang nomor satu di Jatim ini.

Selain itu, pemberian bantuan/pinjaman kepada koperasi juga telah didukung dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Koperasi yang memperbolehkan pemberian pinjaman kepada koperasi. Hal ini menunjukkan, di era revolusi industri, pengembangan modal koperasi tidak hanya cukup dari iuran anggota.

”Modal koperasi tidak hanya cukup dari iuran anggota. Oleh sebab itu, pihak perbankan bisa memberikan pinjaman kepada koperasi,” kata Soekarwo.

Untuk memperkuat koperasi dan UMKM, Pemprov Jatim juga telah memberikan bantuan kepada koperasi wanita yang tersebar di seluruh Jatim. Program ini dirasa sangat tepat karena perempuan sejak kecil sudah memiliki kemampuan sebagai akuntan andal.

”Pemberian bantuan dan dukungan kepada koperasi dan UMKM merupakan bentuk konkrit koperasi sebagai ideologi dalam keseharian,” ujarnya.

Digital ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Soekarwo meminta agar penerapan konsep digital ekonomi memasukkan proses industri, produksi, dan dagang. Hal ini penting dilakukan karena jika terbatas pada trading atau dagang saja, pelaku pengusaha hanya akan menjadi konsumen. Hal yang penting, lanjutnya, adalah barang yang ada di Jatim bisa diproduksi dan dijual melalui konsep digital ekonomi.

KOMPAS/BAHAN PATRIA GUPTA

Warga melihat situs web www.pahlawanekonomi.com yang dibuat pelaku UKM se-Surabaya, di Surabaya, Senin (16/2/2018). Situs web yang berfungsi sebagai promosi dan pemasaran berbagai produk UKM ini telah menaikkan omzet penjualan hingga 20 persen.

Selain itu, untuk mendukung digital ekonomi, Pemprov Jatim telah memberikan fasilitas pada proses produksi, pembiayaan, dan pasar. Oleh karena itu, total 9,59 juta koperasi dan UMKM yang ada harus meningkatkan kualitas produknya, termasuk kemasan, agar bisa masuk ke pasar internasional.

”Untuk pemasaran, gunakan teknologi digital e-commerce, dengan melibatkan anak-anak muda,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Fadeli menyampaikan, di Lamongan jumlah koperasi mencapai 1.217 unit, dengan jumlah anggota 94.669 orang. Adapun UMKM sebanyak 252.734 unit, yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 421.825 orang.

Fadeli menyebutkan, dengan adanya potensi besar koperasi dan UMKM di Lamongan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis, baik melalui pembinaan maupun fasilitas, yakni pembiayaan sertifikasi halal dan merek bagi pengusaha mikro serta pembentukan online market place.