PANIAI, KOMPAS - Sebanyak 100.843 warga yang tersebar di 23 distrik di Kabupaten Paniai, Papua, akhirnya bisa mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati setempat, Rabu (25/7/2018). Pemilihan itu berlangsung lancar dan aman. Sekitar 1.011 aparat Polri-TNI dikerahkan mengamankan pilkada tersebut.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Papua, Amandus Situmorang, mengatakan, kendati distribusi logistik ke tiga distrik sempat terlambat pada Selasa akibat cuaca buruk, logistik itu bisa tiba pada Rabu pagi sebelum pencoblosan. ”Pilkada ini berjalan lancar dan aman, sejauh ini merampungkan tahapan rekapitulasi di tingkat distrik. Bahkan, rekapitulasi untuk tingkat kabupaten dilakukan pada Kamis ini,” kata Amandus.
Pemilihan bupati dan wakil bupati di Paniai tertunda sejak 27 Juni. Itu dipicu adanya protes sekelompok masyarakat yang menolak calon petahana Hengky Kayame-Yehezkiel Tenouye sebagai peserta pilkada. Hengky dinilai telah pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar. Massa menginginkan calon tunggal, yakni pasangan Meki Nawipa-Oktovianus Gobay. Namun, Komisi Pemilihan Umum RI tetap meloloskan Hengky Kayame berdasarkan putusan Panwaslu Paniai.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal George Supit, dan Pelaksana Tugas Gubernur Papua Soedarmo menggunakan helikopter memantau Pilkada Paniai. Menurut Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, pilkada di Paniai berjalan aman. ”Kami berharap situasi ini berjalan aman hingga rekapitulasi suara,” kata Ahmad.
Di Jawa Timur, batas akhir penetapan hasil pilkada kabupaten/kota menyisakan empat daerah karena adanya ajuan perselisihan pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Empat daerah itu ialah Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, Pulau Madura.
”Untuk rezim hukum pilgub saat ini hal itu ditentukan oleh selisih perbedaan perolehan suara antara kontestan dan rentang jumlah pemilih. Pada pandangan kami, di antara empat kota kabupaten, ada satu kota yang mungkin masuk ke pokok perkara. Namun, hal itu kewenangan hakim MK,” kata Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.
Kemarin, KPU Kota Padang, Sumatera Barat, juga menetapkan pasangan Mahyeldi-Hendri Septa sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2018-2023. Setelah penetapan itu, warga Padang diharapkan tidak terkotak-kotak dan ikut bekerja sama membangun Kota Padang dengan pasangan terpilih.
Penetapan Mahyeldi dan Hendri sebagai pasangan calon terpilih dilakukan melalui rapat pleno KPU Padang, Rabu siang. Hadir dalam acara itu Ketua KPU Padang Muhammad Sawati dan komisioner KPU Padang lainnya, Panwaslu Kota Padang, dan perwakilan sejumlah instansi di Kota Padang.
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Padang pada 4 Juli, pasangan Mahyeldi-Hendri meraih dukungan 62,92 persen atau 212.526 suara. Pasangan Emzalmi-Desri meraih 37,08 persen
atau 125.238 suara. Partisipasi warga Kota Padang men-
capai 63,76 persen dari daftar pemilih tetap yang berjumlah 535.265 orang. (FLO/ODY/ZAK)
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2F20180422_KOPI-PAPUA_28_web-Copy-4.jpg){kind=logo}
