Cakup Tiga Provinsi, Rencana Induk Mandek

KOMPAS/HARRY SUSILO

Penelusuran goa oleh Perhimpunan Mahasiswa Pencinta Alam Palawa Universitas Padjadjaran di Goa Luweng Jaran, di Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (19/9/2014). Luweng Jaran merupakan salah satu geosite (situs geologi) di dalam kawasan Geopark Gunung Sewu yang kini tengah diusulkan menjadi kawasan geopark dunia. Di dalam goa ini membentang lorong sepanjang 17 kilometer dan sarat akan ornamen.

WONOSARI, KOMPAS - Kementerian Pariwisata akan turun tangan menyusun rencana induk (master plan) pengembangan kawasan Geopark Gunung Sewu yang berlokasi di tiga provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keputusan itu diambil karena pemerintah daerah yang berkait dengan Geopark Gunung Sewu kesulitan menyusun rencana induk yang mencakup tiga provinsi sekaligus.

”Pembuatan master plan (Geopark Gunung Sewu) akan kami ambil alih,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya seusai menjadi pembicara dalam Dialog Nasional Indonesia Maju di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Selasa (31/7/2018).

Geopark atau taman bumi merupakan konsep pembangunan kawasan yang memadukan konservasi, edukasi, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Konsep yang diperkenalkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) itu memadukan unsur geologi, biologi, dan budaya.

Hingga tahun 2018, berdasarkan data di situs resmi Global Geopark Network (GGN), ada 140 taman bumi di 38 negara yang telah ditetapkan menjadi anggota GGN. Di Indonesia, ada empat taman bumi yang menjadi anggota GGN, yakni Geopark Gunung Sewu, Geopark Batur di Bali, Geopark Ciletuh-Palabuhanratu di Jawa Barat, serta Geopark Rinjani di Lombok, NTB.

Sementara itu, Gunung Sewu merupakan kawasan pegunungan karst yang membentang dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur; Wonogiri, Jawa Tengah; hingga Gunung Kidul, DIY. Kawasan seluas 1.802 kilometer persegi itu telah ditetapkan sebagai taman bumi nasional pada Mei 2012. Pada September 2015, kawasan Gunung Sewu ditetapkan sebagai anggota GGN. Namun, hampir tiga tahun setelah penetapan itu, Geopark Gunung Sewu belum memiliki rencana induk pengembangan.

Untuk itu, menurut Arief, Kemenpar siap membantu penyusunan rencana induk pengembangan Geopark Gunung Sewu, termasuk dengan menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Dengan keterlibatan Kemenpar, koordinasi di antara pemerintah daerah yang berkait dengan Gunung Sewu diyakini lebih mudah dilakukan sehingga penyusunan rencana induk itu diharapkan bisa segera selesai. ”Penyusunan master plan akan kami bantu dan tahun 2019 akan selesai,” katanya.

Bupati Gunung Kidul Badingah mengakui, Geopark Gunung Sewu belum memiliki rencana induk pengembangan. Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih besar terhadap Geopark Gunung Sewu, baik untuk membantu penyusunan rencana induk maupun membantu pengembangan sarana dan prasarana di kawasan itu. ”Perhatian dari pemerintah tentu sangat kami harapkan,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul Hary Sukmono menjelaskan, Geopark Gunung Sewu yang meliputi tiga provinsi menyebabkan pemda yang berkait dengan Geopark Gunung Sewu belum bisa menghasilkan rencana induk yang komprehensif. ”Kawasan geopark ini satu kesatuan, maka master plan juga harus satu kesatuan. Namun, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, kan, tidak punya kewenangan mengatur di luar wilayah administratifnya,” ujar Hary. Dinas Pariwisata Gunung Kidul menyambut baik rencana keterlibatan Kemenpar tersebut. (HRS)