Aktivitas pengisian premium di SPBU di Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, tahun 2017 lalu. Ilaga termasuk salah satu daerah yang mendapat program BBM satu harga dari pemerintah pusat.
TERNATE, KOMPAS - Pemerintah terus mendorong terwujudnya keadilan distribusi dan harga bahan bakar minyak di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar lewat kebijakan pemberlakuan BBM satu harga. Hingga Kamis (2/8/2018) telah resmi beroperasi 68 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di wilayah itu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa seusai meresmikan pengoperasian SPBU Kompak di Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Sula, Maluku Utara, kemarin. Diresmikan pula dua SPBU lain, yakni SPBU Kompak Distrik Fayet, Kabupaten Asmat, Papua, dan SPBU Kompak Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
Fanshurullah mengatakan, keadilan distribusi dan harga BBM terus diperluas lewat pembangunan SPBU di daerah dengan harga BBM yang melebihi standar harga yang ditetapkan pemerintah. Tahun ini ditargetkan sudah beroperasi 130 SPBU. Hingga 2019 ditargetkan mencapai 160 SPBU. Dari jumlah itu, 150 SPBU dioperasikan PT Pertamina dan sisanya swasta.
Terdekat
Dalam satu hari, rata-rata setiap SPBU menjual solar 3,7 ton dan premium 5,7 ton. Untuk memperluas layanan, kini telah beroperasi juga 14 sub-penyalur. Sub-penyalur mendapatkan kiriman BBM dari SPBU terdekat dengan jumlah maksimum 3 ton per hari untuk semua jenis bahan bakar. Penjualan di tingkat sub-penyalur lebih selektif demi mencegah penyalahgunaan.
Dari temuan BPH Migas, harga premium di tingkat eceran yang dijual khususnya di Kecamatan Sulabesi Tengah dan sekitarnya hampir mencapai Rp 15.000 per liter. Adapun harga di Distrik Fayet mencapai Rp 40.000 per liter dan di Kecamatan Gido Rp 8.000 per liter. Setelah beroperasinya SPBU dan didukung subpengecer, harganya akan normal menjadi Rp 6.450 per liter.
Dengan peresmian tiga SPBU itu, penerima manfaat semakin bertambah. Di Kepulauan Sula sebanyak 13.524 jiwa, Asmat 94.227 jiwa, dan Nias 127.120 jiwa. Pemberlakuan harga sesuai standar nasional itu juga diharapkan dapat menggairahkan perekonomian warga, terutama yang mengandalkan BBM untuk mata pencarian, seperti nelayan.
Fanshurullah mengatakan, salah satu tantangan pelayanan adalah kelancaran distribusi bahan bakar mengingat banyak wilayah masih sulit diakses. Kondisi itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. ”Kuncinya adalah keseriusan untuk melayani masyarakat. Kami akan mengawasi kerja penyalur,” ujarnya.
Bupati Kepulauan Sula Handrata Thes dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu realisasi BBM satu harga. Hal itu menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini belum menikmati harga sesuai standar pemerintah. (FRN)
