Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (kanan) berdiskusi dengan sejumlah pejabat, termasuk Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (tengah), di depan Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Senin (6/8/2018).

BANYUWANGI, KOMPAS — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus menyiapkan formasi untuk kebutuhan pegawai negeri sipil. Kendati belum ada jumlah yang pasti, formasi untuk tenaga pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Senin (6/8/2018).

”Saat ini formasi untuk PNS masih dalam tahap finalisasi. Kami belum bisa menyampaikan berapa jumlah kebutuhan PNS saat ini,” ujarnya.

Asman mengatakan, jumlah formasi PNS akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan pegawai. Kebutuhan tersebut didapat dari data jumlah pegawai yang meninggal dan pensiun.

”Formasi ini kami prioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk daerah, tidak ada daerah tertentu yang menjadi prioritas. Semua sama rata tergantung berapa kebutuhannya,” kata Asman.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Menpan dan RB Asman Abnur dan Kapolres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Donny Adhityawarman berdialog dengan warga yang mengurus SIM di Polres Banyuwangi, Senin (6/8/2018).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang membutuhkan penambahan tenaga PNS. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan formasi PNS ke Kementerian PAN dan RB sejak awal tahun.

”Kami mengajukan kuota 900 PNS baru. Tenaga pendidik dan kesehatan masih menjadi prioritas yang kami ajukan,” kata Anas.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Menpan dan RB Asman Abnur meninjau layanan SIM Bergerak yang merupakan inovasi Polres Banyuwangi, Senin (6/8/2018).

Anas mencontohkan, tenaga pendidik untuk SMP se-Banyuwangi berjumlah 3.200 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.500 PNS dan 1.700 non-PNS.