PALEMBANG, KOMPAS - Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyusun peta operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Peta operasi ini menjadi pedoman skenario operasi penanggulangan kebakaran jelang Asian Games 2018.
”Dengan adanya peta operasi, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan lebih efektif,” kata Pelaksana Harian Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan dalam pertemuan Penguatan Kapasitas Daerah dan Efektivitas Penanganan Darat Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka Menyukseskan Asian Games di Palembang, Kamis (9/8/2018).
Lilik mengatakan, selama ini, peta operasi yang digunakan oleh satu instansi dengan instansi lain berbeda. Sebab itu, dibutuhkan peta operasi yang terintegrasi sehingga kerja Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi lebih efektif.
Dalam peta operasi itu tertera potensi ancaman api yang ada di Sumsel. Ada 55 desa di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir yang jika dibiarkan terbakar asapnya mengarah ke Palembang. Selain itu, ada lokasi penempatan petugas di lapangan, termasuk keberadaan sumber air. Tujuannya agar saat ada kebakaran, petugas tahu keberadaan air terdekat.
Menurut Lilik, bukan hal mudah memadamkan lahan gambut di Sumsel. Jika sudah terbakar, api sulit dipadamkan, apalagi menanggulangi dampak asap. ”Untuk itu, diperlukan penanganan cepat,” katanya.
Menurut rencana, peta operasi akan digunakan saat Posko Pendampingan Nasional beroperasi, Jumat ini.
Peta operasi juga akan diterapkan di provinsi lain yang lahannya rawan terbakar. ”Kita mulai dari Sumsel karena ada Asian Games,” katanya.
Kepala Penerangan Korem 044/Garuda Dempo di Palembang Mayor Inf Aris Barunawan mengatakan, TNI sudah memiliki peta terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Pihaknya akan melakukan sinkronisasi dengan peta operasi dari BNPB.
Ada perbedaan antara peta operasi TNI dan BNPB. Peta operasi yang digunakan TNI berdasarkan topografi geografis daerah, sementara BNPB berdasarkan wilayah. Namun, keduanya bisa digunakan dalam menentukan kebijakan.
Sebelumnya, Dansatgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel Kolonel Inf Iman Budiman membagi wilayah operasi menjadi sembilan kolam. Kesembilan kolam memiliki karakteristik tersendiri, termasuk permasalahannya. ”Kami akan padukan peta operasi untuk penanganan yang lebih optimal,” ujar Iman.
BNPB juga mengirimkan 1 unit interoperability (ACU) 1000, yakni alat yang dapat menyatukan jaringan komunikasi untuk mengatasi permasalahan blank spot di lapangan. Menurut rencana, ada empat ACU yang akan dikirim ke pusat pengendali operasi di Palembang.
Lilik mengatakan, dalam pertemuan juga dibahas soal pendanaan operasi. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab operasi memiliki dana tak terduga yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana. BNPB juga memiliki alokasi dana siap pakai. Pembahasan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tim.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Maidar mengatakan, pihaknya mengantisipasi bencana kekeringan dan kebakaran hutan di wilayah Lampung Barat. Sekitar 60 persen dari luas wilayah Lampung Barat merupakan kawasan hutan dan perkebunan yang rawan terbakar.
Sebagai langkah awal, BPBD Lampung Barat mengirimkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga diminta tidak membakar sampah sembarangan di dekat hutan dan perkebunan.
BPBD menyiagakan Satgas Bencana Kekeringan dan Kebakaran. Tugasnya memantau titik-titik yang rawan terbakar.
Lewat udara
Operasi pemadaman lewat udara sangat diperlukan untuk mengatasi kebakaran lahan di Kalimantan Selatan. Memasuki Agustus, kebakaran lahan semakin marak dan tak mampu diatasi satuan tugas darat.
Sejak awal tahun sampai 9 Agustus 2018, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, terjadi 180 kejadian kebakaran lahan di Kalsel. Luas lahan yang terbakar 591,5 hektar.
”Sejak akhir Juli, kebakaran lahan makin sering terjadi karena cuaca panas dan kering. Satuan tugas darat sudah kewalahan. Apalagi, sebagian titik api sulit dijangkau. Satgas udara sudah harus turun,” kata Kepala BPBD Kalsel Wahyudin di Banjarmasin, Kamis.
Menurut Wahyudin, pemadaman kebakaran di Kalsel masih mengandalkan satgas darat karena armada untuk operasi udara belum tiba. Helikopter pengebom air dari BNPB baru tiba pada 10 Agustus.
Sebelumnya, kebakaran besar terjadi di Tahura Sultan Adam. ”Kebakaran di tahura tidak akan meluas jika turut diatasi satgas udara. Satgas darat tidak mampu menjangkau titik api di puncak gunung,” ujarnya. (RAM/VIO/JUM)