MATARAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama TNI-Polri tengah memverifikasi rumah rusak akibat gempa di Pulau Lombok. Untuk tahap awal, 10.000 rumah segera dibangun yang tersebar di lima kabupaten/kota di Pulau Lombok.
Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB Muhammad Rum, target yang diverifikasi adalah 125.641 rumah rusak berat. ”Pak Gubernur (Zainul Majdi), untuk tahap awal, menargetkan 10.000 unit rumah yang sudah terverifikasi,” ujarnya, Sabtu (18/8/2018).
Hingga Jumat baru 6.615 rumah rusak berat yang terverifikasi yang diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota, meliputi 1.970 rumah di Kabupaten Lombok Utara, 269 rumah di Kabupaten Lombok Barat, 2.741 di Kabupaten Lombok Timur, 1.100 rumah di Kabupaten Lombok Tengah, dan 25 rumah di Kota Mataram. Adapun rumah yang belum diperkuat SK Bupati dan Wali Kota Mataram masing-masing 310 unit dan 200 unit.
Saat ini tinggal 4.400 rumah yang belum terverifikasi dari target 10.000 unit rumah. Untuk mencukupkan target verifikasi awal itu, Pemprov NTB minta bantuan personel TNI di luar personel yang bertugas di lokasi bencana di Pulau Lombok.
Sebelumnya, saat berkunjung ke lokasi pengungsian, Presiden Joko Widodo mengatakan, warga yang rumahnya rusak akibat gempa mendapat bantuan Rp 50 juta per unit, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan. Hingga Jumat sore lalu, gempa Lombok menewaskan 481 orang, 1.054 orang luka berat dan ringan, 71.937 rumah rusak, dan 417.529 orang mengungsi. (Kompas, 18/8/2018).
Dana bantuan rehabilitasi rumah itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing warga melalui rekening mereka di Kantor Bank BRI Mataram. Ada 4.034 rekening yang diterbitkan Bank BRI Mataram, yaitu 124 kelurga di Kota Mataram, 246 rekening di Lombok Barat, 634 rekening di Lombok Utara, 425 rekening di Lombok Tengah dan 2.605 rekening lain.
Saat ini ada Rp 250 miliar di bank BRI Mataram untuk rehabilitasi 5.000 rumah korban gempa. Pemprov NTB memerlukan bantuan sekitar 10.000 tenaga teknik sipil. ”Untuk menjadi pendamping dalam proses pembangunan rumah di lokasi terdampak gempa,” ungkap Rum.
Banyak warga yang mempertanyakan kapan dana itu direalisasikan, selain mengeluhkan birokrasi dan persyaratan di bank untuk pengurusan rekening di bank. Seperti dikatakan Jayadi, warga Desa Sembalun, Lombok Timur. Warga Desa itu mengurus rekening ke Kantor Bank BRI Selong, ibu kota Lombok Timur, yang berjarak 45 km dari Desa Sembalun.
Untuk mendapatkan rekening itu, bank mensyaratkan warga menunjukkan kartu keluarga/KK yang tidak dibawanya saat itu. Menurut Rum, warga kesulitan mencari KK yang tertimbun puing-puing rumah yang roboh sehingga banyak warga belum mengurus rekeningnya. (RUL/ILO/SYA)