Delapan Aplikasi untuk Inovasi Magelang Menjadi Smart City
Oleh
regina rukmorini
·2 menit baca
MAGELANG, KOMPAS- Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, saat ini sudah membuat delapan aplikasi untuk pelayanan masyarakat. Delapan aplikasi ini adalah bagian dari inovasi yang dilakukan Kabupaten Magelang, dalam tahapan menjadi smart city.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Magelang Agus Liem, mengatakan, inovasi tersebut nantinya akan terus dikembangkan. “Ke depan, aplikasi layanan masyarakat tersebut ditargetkan nantinya bisa dibuat dan diterapkan untuk setiap layanan yang ada di setiap dinas dan instansi,” ujarnya, Rabu (29/8/2018). Di Kabupaten Magelang terdapat sekitar 50 dinas dan instansi.
Kabupaten Magelang termasuk dalam salah satu dari 100 daerah yang telah menandatangani nota kesepahaman Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia, Mei lalu. Dalam hal ini, Kabupaten Magelang juga sudah berhasil membuat masterplan tentang rencana pengembangan untuk menjadi smart city.
Agus mengatakan, perlu ada kesepakatan dan komitmen kuat dari setiap dinas dan instansi untuk mewujudkan target menjadi smart city, berikut beragam inovasi pendukungnya. Pembuatan aplikasi tersebut misalya, menurut dia, juga diserahkan sepenuhnya pada kreativitas setiap dinas dan instansi, baik menyangkut bentuk dan layanan yang ditawarkan, ataupun menyangkut alokasi anggaran yang disediakan untuk membuatnya.
Namun, tidak semua dinas dan instansi sigap dengan rencana pengembangan inovasi dengan membuat aplikasi layanan masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Karya Humanita, mengatakan, hingga kemarin, pihaknya belum memiliki gambaran akan membuat aplikasi apa.
“Kami belum merancang dan sama sekali belum memiliki gambaran akan membuat aplikasi untuk layanan apa,” ujarnya.
Sebaliknya, Pelaksana tugas kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Haryono, mengatakan, sejak lima tahun membuat aplikasi Dapodik, singkatan dari data pokok Pendidikan. Di dalamnya, terdapat berbagai informasi tentang Pendidikan seperti pengumuman ujian sertifikasi, serta pendaftaran siswa secara online di sekolah.
Haryono mengatakan, ke depan, pihaknya tidak akan membuat aplikasi baru lagi.
“Kami hanya berkeinginan untuk memperbarui isi dari aplikasi tersebut,” ujarnya.
Untuk membuat aplikasi Dapodik, menurut Haryono, pihaknya mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 100 juta. Setelah itu, setiap tahun, dinas pun mengeluarkan uang Rp 50 juta hingga Rp 75 juta untuk pemeliharaan aplikasi.