Tampak para pelaku yang memasok 329 butir amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata di Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (13/6/2018).
JAYAPURA, KOMPAS Kelompok kriminal bersenjata terindikasi berada di balik upaya penyelundupan 153 butir amunisi oleh pemuda berinisial RW ke Kabupaten Yahukimo, Papua. Polisi masih menelusuri jaringan kelompok tersebut.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal saat ditemui di Jayapura, Rabu (12/9/2018), mengatakan, RW (20) terindikasi binaan kelompok kriminal bersenjata (KKB). RW ditangkap polisi di Bandar Udara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, Senin (10/9).
Indikasi keterlibatan RW sebagai binaan KKB terungkap dalam pemeriksaan sementara di Polres Mimika. ”RW masih memberi keterangan berubah-ubah. Terkadang ia tak konsisten dengan jawabannya ke penyidik. Akan tetapi, tim kami telah menemukan adanya indikasi ia binaan KKB,” ujar Ahmad.
RW tiba di Mimika pada 5 September dan menginap di salah satu hotel di Timika, ibu kota Mimika. ”Dari penuturan RW, dia telah memberikan uang sebesar Rp 29 juta kepada pemasok 153 butir amunisi itu. Amunisi tersebut berkaliber 5,6 milimeter,” katanya.
Ia menambahkan, penyidik Polres Mimika terus mendalami keterlibatan RW dalam jaringan KKB di Mimika dan Yahukimo. ”Di Mimika terdapat kelompok Kamaniel Waker. Sementara di Yahukimo, infonya juga sudah terdapat KKB di sana,” kata Ahmad.
Selain kasus RW, pada 26 Agustus lalu seorang turis asal Polandia berinisial JFK ditangkap tim khusus Polda Papua bersama dua warga berinisial SM dan NW di sejumlah tempat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dari hasil penggeledahan di rumah salah satu tersangka, tim khusus Polda Papua menemukan satu unit telepon seluler, sejumlah dokumen tentang Papua merdeka, serta 139 butir amunisi yang terdiri atas 104 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 35 butir amunisi kaliber 9 milimeter.
”JFK masih menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Papua dan belum didampingi kuasa hukum. Hingga kini, kami masih menanti kepastian soal kuasa hukum JFK dari pihak Kedutaan Polandia,” tutur Ahmad.
Kepala Sekretariat Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan, penanganan penyelundupan amunisi harus difokuskan ke sejumlah pintu masuk barang itu. ”Masalah penyelundupan peluru harus ditangani serius karena masuknya peluru akan membuat masalah kekerasan di Papua tak berakhir,” ujarnya. (FLO)
