JAYAPURA, KOMPAS Aparat gabungan Polri dan TNI menggerebek markas organisasi Komite Nasional Papua Barat di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu (15/9/2018). Dua anggota kelompok separatis tersebut terkena tembakan dalam penggerebekan pada pukul 06.00 WIT ini.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal di Jayapura menjelaskan, ada delapan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ditangkap dalam penggerebekan itu. Mereka ialah TG, HW, HE, PN, EH, NA, JK, dan YW.
Aparat pun terpaksa melumpuhkan dua anggota KNPB dengan peluru karet karena hendak melawan saat ditangkap. Dua anggota yang terkena tembakan adalah PN di lutut dan YW di kaki. ”Aksi penggerebekan ini berkaitan dengan pengembangan kasus penyelundupan 153 butir amunisi yang dibawa pemuda RW di Bandar Udara Moses Kilangin, Timika, pada Senin (10/9) lalu,” ujar Ahmad.
Ahmad mengatakan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa sepucuk senjata revolver, amunisi senjata revolver 11 butir, amunisi senjata AK 1 butir, amunisi kaliber 5,56 milimeter 104 butir, dan tujuh bom molotov.
Disita pula satu bendera bintang kejora, sejumlah dokumen, satu unit telepon seluler, panah dan busur, tombak, parang, serta laptop. ”Dengan adanya temuan ratusan butir peluru dan bom molotov, kemungkinan ada sebuah operasi besar dalam waktu dekat. Kami akan menyelidiki oknum yang mendanai pembelian ratusan amunisi dan bom molotov,” tuturnya.
Berdasarkan data Humas Polda Papua, total ada 408 butir amunisi yang disita polisi dari 12 oknum tersangka selama tiga minggu terakhir.
Kepala Sekretariat Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey berharap aparat mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam penanganan warga yang diduga terlibat dalam aksi kelompok kriminal bersenjata. Ia mengapresiasi langkah tegas aparat dalam menghentikan aksi penyelundupan amunisi di Papua. Upaya tersebut bisa meredam konflik di Papua.
”Masuknya peluru ke Papua biasanya melalui wilayah yang disinggahi kapal dari Ambon, misalnya Kota Jayapura, Mimika, dan Nabire. Pengawasan di pelabuhan harus diperketat,” ujarnya. (FLO)
