JAYAPURA, KOMPAS — Organisasi World Wildlife Fund for Nature Indonesia mengembangkan pengelolaan hutan komunitas bagi masyarakat di lima kabupaten di Papua sejak 2010. Pengembangan ini sebagai upaya untuk melakukan konservasi hutan yang membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.
Direktur Papua Program WWF-Indonesia Benja V Mambai mengatakan hal itu di sela-sela lokakarya sosialisasi Komisi Daerah–Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (Komda-PIPB) Papua, Selasa (18/9/2018), di Jayapura.
Benja memaparkan, WWF mengembangkan pengelolaan hutan komunitas di lima kabupaten, yakni dua lokasi di Kepulauan Yapen, dua lokasi di Sarmi, satu lokasi di Kabupaten Jayapura, satu lokasi di Merauke, dan dua lokasi di Asmat.
”Setiap lokasi minimal 2.000 hingga 5.000 hektar. Di setiap lokasi terdapat satu kelompok koperasi. Satu koperasi terdiri sekitar 20 pemilik hak ulayat,” ujar Benja.
Ia menuturkan, hutan komunitas memberikan kesempatan bagi masyarakat adat secara mandiri mengelola hasil hutannya dengan bertanggung jawab dan berbasis konservasi lingkungan. Salah satunya adalah pembuatan kerajinan tangan dan peralatan mebel.
”Para pengelola hutan komunitas tak lagi menjual kayu dalam bentuk mentah ke perusahaan secara ilegal. Mereka secara langsung menjual produk olahan dari hasil hutan seperti mebel demi peningkatan kehidupan ekonomi,” tutur Benja.
Ia menambahkan, pengelolaan hutan untuk komunitas tak hanya berfungsi untuk mengurangi pembalakan secara liar, tetapi juga sebagai salah satu program utama dari Komda-PIPB, yakni mencegah pemanasan global.
”Perubahan iklim jika tidak dicermati dan ditangani secara serius akan berdampak langsung dan meluas pada saudara-saudara kita dari pegunungan hingga daerah pesisir. Hasil kajian WWF memperlihatkan bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat,” papar Benja.
Ketua Komda-PIPB Noak Kapisa, yang sebelumnya menghadiri Global Climate Action Summit di San Francisco, Amerika Serikat, bersama dengan WWF-Indonesia pada 12-14 September 2018 berharap Komda-PIPB dapat menjadi partner pemerintah yang memfasilitasi dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mempersiapkan data dan informasi mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
”Kemitraan bersama para pihak terwujud dalam perencanaan dan pembangunan rendah emisi berbasis wilayah adat. Di Papua terdapat lima wilayah adat sehingga pembangunan rendah emisi khususnya di bidang ekonomi harus disesuaikan dengan karakteristik budaya dan komoditas setempat,” tutur pria yang juga menjabat Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua ini.