Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memberikan penghargaan kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam acara Pemberian Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 di Surabaya, Rabu (19/09).
SURABAYA, KOMPAS - Inovasi-inovasi bersifat lokal dan instansional yang potensial akan diterapkan menjadi program nasional. Bahkan, banyak inovasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang sudah mendapat pengakuan berupa penghargaan internasional.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam acara Pemberian Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 di Surabaya, Rabu (19/09/18). “Inovasi - inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, agar segera menjadi program nasional,” ujarnya.
Syarifuddin juga memastikan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah harus diteruskan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air.
Hal itu sejalan dengan kebijakan Kementerian PANRB yang terus berupaya mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan itu antara lain dengan membentuk Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dari Top 99 inovasi 2018, banyak juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berusaha, sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan nasional. Kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat. Keduanya bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).
“Oleh karenanya, untuk percepatan EoDB dibutuhkan pelayanan publik yang mudah, biaya ringan, dan tidak berbelit. Salah satu terobosannya dengan mal pelayanan publik,” jelasnya.
ISTIMEWA/ HUMAS MENPANRB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam acara Pemberian Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 di Surabaya, Rabu (19/09).
Inovasi terpilih itu terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sementara, provinsi menyumbangkan 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi. Sedangkan kabupaten ada 39 inovasi dari 32 pemkab, serta 16 inovasi dari 12 pemkot. Penghargaan itu diserahkan Menteri Syafruddin kepada pimpinan instansi.
Syafruddin juga memberikan penghargaan kepada 21 inovasi yang telah berpartisipasi dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2018. Salah satunya adalah inovasi Program Pengendalian Malaria melalui Sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni. Penghargaan juga diberikan kepada Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang telah membantu pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018.
Pada kesempatan ini, Syafruddin juga melaunching International Public Service (IPS) Forum yang akan pada di Jakarta 7-8 November 2018. IPS Forum adalah wadah utuk berinteraksi bagi para pemangku kepentingan, pengelola, dan pengguna jasa pelayanan publik. Tujuannya, untuk menciptakan, memperluas, dan menggerakkan partisipasi publik.
Para inovator pelayanan publik akan mendapat kesempatan untuk memperkenalkan dan memamerkan inovasi yang telah mereka laksanakan. “Dalam even internasional itu, kita dapat mempromosikan kemajuan pelayanan publik Indonesia kepada dunia internasional,” pungkasnya.
Selain dihadiri para pemimpin daerah, kepala instansi, dan inovator, acara ini juga dihadiri perwakilan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Pelayanan PUblik Diah Natalisa, serta Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja.
Sebelum penyerahan penghargaan, di tempat yang sama Kementerian PANRB menggelar Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2018. Acara tersebut dihadiri oleh para Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh Indonesia dan Kabupaten/Kota terpilih, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih, para Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia dan Kabupaten/Kota terpilih.
