Setiap kali pemilihan umum legislatif selalu muncul anak kepala daerah di Sulawesi Utara menjadi calon. Kursi itu pun selalu diperoleh berkat kekuasaan yang dimiliki orangtuanya.
MANADO, KOMPAS Ada belasan calon anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan DPR di Sulawesi Utara merupakan anak bupati dan wali kota di provinsi itu. Mereka umumnya baru menyelesaikan pendidikan sarjana dengan usia berkisar 22-25 tahun. Kekuasaan orangtua menjadi faktor penting dalam mendapatkan dukungan suara pemilih.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Salman Saelangi, di Manado, Minggu (23/9/2018), menyebutkan, para caleg putra kepala daerah telah mengikuti proses dan mekanisme pendaftaran di KPU. Namun, diharapkan proses demokrasi ini dapat berjalan tanpa campur tangan kekuasaan kepala daerah. ”Kami telah berbicara dengan Bawaslu untuk mengawasi peserta pemilu legislatif, terutama anak para pejabat,” katanya.
Anak kepala daerah, yakni Ivan Lumentut, putra kedua Wali Kota Manado Vicky Lumentut, menjadi caleg nomor urut satu untuk DPRD provinsi daerah pemilihan Manado. Di Tomohon terdapat nama Christo Eman, putra Wali Kota Jimmy Eman, caleg nomor urut dua dari Partai Golkar untuk DPRD Kota Tomohon.
Wali Kota Bitung Max Lomban mengutus dua putranya, yakni Nick Lomban untuk DPRD Sulut dan Billy Lomban untuk DPRD Kota Bitung dari Partai Nasdem. Selanjutnya, Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan menyertakan putrinya, Shintia Rumumpe, menjadi caleg DPRD Kabupaten Minahasa Utara, juga dari Partai Nasdem.
Periode sebelumnya, Shintia terpilih sebagai anggota DPRD Minahasa Utara dari Partai
Gerindra. Tak mau ketinggalan, Bupati Minahasa Selatan Euginia Paruntu mengikutsertakan putranya, Adrian Paruntu, menjadi caleg DPR dari Partai Golkar.
Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar mendorong tiga putra-putrinya menjadi caleg di daerah berbeda, yakni Fuad Landjar untuk DPRD
Bolaang Mongondow Timur, Amalia Ramadhan untuk DPRD Sulut, dan Firhan Landjar untuk DPRD Kabupaten Gorontalo, ketiganya dari PAN. Bupati Talaud terpilih, Elly Lasut, yang juga Ketua Partai Berkarya Sulut, menyertakan putrinya, Hillary Lasut, menjadi caleg DPR dari Partai Nasdem.
Pengamat politik Toar Palilingan dari Universitas Sam Ratulangi menilai, fenomena ini selalu berulang di Sulut.
Sebelumnya, Gubernur EE Mangindaan juga mengajukan putrinya, Siska Mangindaan, sebagai caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat. Adapun Gubernur Sinyo Harry Sarundajang mengutus dua putrinya, Vanda Sarundajang untuk DPR dan Eva Sarundajang, menjadi caleg DPRD provinsi, serta putranya, Fabian Sarundajang, menjadi caleg DPD Sulut.
”Fenomena caleg anak pejabat di Sulut sudah berlangsung lama dan tak perlu terkejut. Semua anak pejabat dan istri berhasil meraih kursi,” katanya.
Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar mengatakan, menjadi wakil rakyat adalah keinginan anak-anaknya, tidak ada paksaan dari orangtua. ”Mereka juga memiliki hak politik yang sama dengan warga lain,” katanya.
Wali Kota Tomohon Jimmy Eman menyatakan hal sama. Keinginan putranya, Christo Eman, menjadi caleg DPRD Kota Tomohon bukan sekadar ikut ramai. ”Anak saya sangat peduli dengan orang. Christo aktivis pemuda gereja,” katanya.
Sementara itu, bekas narapidana korupsi, Nasrullah Hamka, tidak terima namanya dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh
KPU. Menurut Nasrullah, Minggu, KPU tidak memberi tahu terlebih dahulu mengenai pencabutan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian. Pencabutan surat keterangan itu baru diketahui pada saat penetapan daftar calon tetap, Jumat lalu. ”Saya baru mengetahui belakangan bahwa pencabutan SKCK ini menjadi alasan nama saya dicoret (dari DCT),” katanya.
Sebagaimana diketahui, KPU Provinsi Jambi menyatakan Nasullah Hamka, caleg dari Partai Bulan Bintang untuk daerah pemilihan Jambi, tidak lolos karena dua berkas yang diserahkan belum memenuhi syarat. Keduanya berupa SKCK dan surat keterangan pengadilan. ”Dalam surat tertulis tidak pernah menjadi terpidana. Belakangan, SKCK calon pun dicabut pihak kepolisian,” kata Subhan, Ketua KPU Provinsi Jambi. (ZAL/ITA)
