Hingga tahun kelima sejak digagas, anggaran untuk membangun moda transportasi massal trem sepanjang 17 kilometer di Surabaya masih selalu berubah.
SURABAYA, KOMPAS Realisasi proyek aktivasi kembali trem Surabaya yang menurut rencana dimulai pada akhir tahun ini dipastikan tertunda. Hingga tahun kelima sejak digagas, anggaran pembangunan moda transportasi massal itu selalu berubah.
”Trem tetap akan dibangun meskipun tanpa dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami akan mencari alternatif pembiayaan dari badan usaha milik daerah melalui build operate transfer (BOT) atau pembiayaan sepenuhnya dari pihak swasta,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dihubungi di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (25/9/2018) malam.
Langkah tersebut, kata Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, dilakukan karena hingga saat ini anggaran untuk membiayai proyek tersebut belum menemukan titik terang. Proyek yang sempat dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan itu belum terealisasi karena anggaran pendanaan yang belum pasti.
Sebelumnya, proyek aktivasi trem pernah diputuskan menggunakan APBD Surabaya. Kemudian, pemerintah pusat melalui Kemenhub memutuskan untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek tersebut.
Rencana kembali berubah karena tahun lalu Kemenhub memutuskan pendanaan berasal dari pemerintah dengan menggandeng pihak swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, rencana itu kembali batal, bahkan proyek trem Surabaya dicoret dari daftar proyek strategis nasional.
Padahal, di awal tahun lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan proyek aktivasi kembali trem Surabaya masuk proyek strategis nasional. Proyek yang menghabiskan anggaran Rp 4,5 triliun itu melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surabaya, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan pihak swasta.
Adapun pemerintah pusat direncanakan ikut berinvestasi Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun. Lelang dimulai pada Mei dan pembangunan dilaksanakan akhir tahun ini (Kompas, 28/2).
Setelah batal didanai menggunakan skema KPBU, pada awalnya Risma akan menganggarkan dana pembangunan dalam APBD-P Surabaya 2018. Akan tetapi, hal itu batal dilakukan karena alokasi pembangunan trem Surabaya tidak dimasukkan dalam draf pembahasan APBD Perubahan 2018.
Alternatif pembiayaan
Alternatif pembiayaan di luar dana APBD terus diupayakan Pemerintah Kot Surabaya. hal itu terlihat dari tidak adanya anggaran pembangunan trem di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2019. ”Kami mengikuti aturan yang tidak memperbolehkan angkutan massal dibiayai oleh negara secara langsung sehingga kami mencari solusi alternatif untuk pembiayaannya,” tutur Eri.
Meskipun demikian, lanjut Eri, Pemerintah Kota Surabaya masih bisa mengatur subsidi agar biaya tiket trem lebih murah.
Hal itu dilakukan untuk membuat warga tertarik beralih menggunakan trem dan meninggalkan kendaraan pribadi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Armuji mengatakan, terbuka kemungkinan untuk tidak memilih trem sebagai angkutan massal di Surabaya. Tahun ini, DPRD menyetujui anggaran untuk pembuatan kajian tentang transportasi massal yang cocok dibangun bagi warga Surabaya.
”Angkutan massal tidak harus trem, bisa bus, MRT (angkutan/transportasi massal cepat), atau LRT (kereta ringan),” ujarnya.
Pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan sarana pendukung trem sejak beberapa tahun lalu. Fasilitas penunjang yang sudah dibangun antara lain gedung parkir di Terminal Joyoboyo dan Jalan Urip Sumoharjo.
Selain itu, ada 10 bus pengumpan dengan rute Terminal Purabaya menuju Terminal Joyoboyo. Bahkan, dinas perhubungan segera membangun jembatan yang menghubungkan Stasiun Wonokromo menuju Terminal Joyoboyo. (SYA/ETA)