Anak-anak Dusun Bekkeiluk, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat berjalan kaki melewati hutan menuju sekolah di dusun lain.
PADANG, KOMPAS - Sumatera Barat menjadi rumah bagi kegiatan kolaboratif Cross Country Visit tentang pengelolaan hutan yang diikuti 60 peserta dari tiga negara, 2-4 Oktober 2018. Para peserta bakal saling belajar dan bertukar ide tentang pengelolaan hutan yang ideal.
”Setelah lokakarya pada hari pertama, para peserta akan berkunjung ke Hutan Nagari Paru di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sijunjung, sekitar empat perjalanan arah timur Kota Padang. Mereka akan berdiskusi sekaligus melihat pengolahan hasil hutan seperti rotan dan madu,” kata Koordinator Proyek Indonesia untuk Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) Regional Project Component 3 Dona Octavia di Padang, Selasa (2/10/2018).
Cross Country Visit (CCV) merupakan ajang pertemuan tiga negara, yakni Indonesia, Thailand, dan Filipina, yang berpartisipasi dalam program AFoCO. AFoCO adalah perjanjian atau komitmen negara-negara Asia untuk meningkatkan kerja sama kehutanan di tingkat regional dalam suatu aksi nyata.
Hutan Nagari Paru yang dikelola dengan skema perhutanan sosial merupakan salah satu lokasi percontohan kerja sama AFoCO Regional Project Community Based Forest Management Planning menggunakan teknologi sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Selain Hutan Nagari Paru, lokasi percontohan yang telah berjalan empat tahun terakhir lainnya di Indonesia ada di Hutan Kemitraan Cempaka di Lampung dan Hutan Kemasyarakatan Tuar Tana di Nusa Tenggara Timur.
Terbantu
Esmeriden Gamali, peserta asal Filipina, mengatakan banyak belajar tentang konsep mengelola hutan dari negara lain. Dia yakin akan mendapat banyak bekal berharga untuk diterapkan di negaranya kelak.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Sumatera Barat Yunefis menyatakan, proyek AFoCO sangat membantu program perluasan perhutanan sosial yang tengah mereka dorong.
Apalagi, dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tidak semua kelompok perhutanan sosial bisa mereka sentuh. (ZAK)
