Presiden meresmikan Bank Wakaf Mikro. Selain memberi akses permodalan lebih mudah bagi pelaku usaha kecil, lembaga ini bertugas membina agar usaha bisa berkembang.
DELI SERDANG, KOMPAS Presiden Joko Widodo meresmikan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Mawaridussalam di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). Bank Wakaf Mikro memberi akses permodalan bagi masyarakat, terutama bagi yang tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan formal.
”Kesulitan akses permodalan menjadi keluhan setiap saya masuk ke desa, pondok pesantren, dan kampung. Padahal, masyarakat dan umat memerlukan akses keuangan untuk modal kerja, modal investasi, dan modal lainnya,” kata Presiden.
Peluncuran Bank Wakaf Mikro (BWM) dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Pemimpin Pondok Pesantren Mawaridussalam KH Syahid Marqum, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Juga hadir ratusan santri dari Pondok Pesantren Mawaridussalam.
Presiden mengatakan, program BWM dibuat untuk pengembangan ekonomi mikro umat di pondok pesantren dan lingkungannya. Saat ini ada 33 BWM yang diluncurkan di sejumlah pondok pesantren di Nusantara. Setiap BWM diberi modal Rp 8 miliar untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat.
Modal ini diharapkan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi mikro syariah. ”Akses masyarakat untuk masuk ke lembaga keuangan formal tidak mudah. Administrasinya rumit, agunan harus ada, demikian juga izin usaha dan pembukuan,” ujar Presiden.
Dalam program jangka panjang, kata Presiden, pemerintah menargetkan peluncuran ribuan BWM di seluruh Nusantara. Setelah besar, BWM akan dihimpun menjadi satu holding. Lembaga keuangan ini dirancang menjadi tulang punggung pembiayaan usaha mikro masyarakat.
Wimboh Santoso mengatakan, BWM tidak hanya untuk menyalurkan uang. Lembaga ini juga akan melaksanakan fungsi pembinaan kepada masyarakat agar usaha yang dibangun bisa terus berkembang. Aktivitas keuangan BWM dirancang hanya untuk menyalurkan pinjaman yang diberikan pemerintah.
Lembaga keuangan mikro ini tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat.
Mudah
Wimboh menjelaskan, lembaga keuangan ini akan memberi kemudahan akses permodalan bagi masyarakat karena tidak perlu agunan, izin usaha, dan pembukuan yang rumit. Administrasi pinjaman ke BWM sederhana. Peminjam hanya dikenai biaya administrasi 3 persen per tahun.
”Jika masyarakat meminjam Rp 1 juta, mereka hanya perlu membayar cicilan Rp 26.000 per minggu. Ini akan sangat membantu masyarakat untuk membangun usaha baru,” katanya.
Wimboh mengatakan, bantuan permodalan untuk BWM diberikan secara bertahap hingga maksimal Rp 8 miliar per BWM. Sebanyak dua pertiga dari uang yang diterima BWM harus disimpan di bank syariah. Sisanya langsung disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat. Uang di tabungan nantinya disalurkan secara bertahap ketika pengembalian pinjaman berjalan lancar.
Wimboh mengatakan, selain memberikan akses permodalan, BWM membina usaha mikro di lingkungannya. Masyarakat yang ingin meminjam tidak langsung diberi uang. Mereka harus hadir dulu paling tidak lima kali untuk mendapat pembinaan.
Warga yang ingin meminjam harus punya rencana usaha yang akan didirikan. Pengurus BWM akan melakukan pembinaan mulai dari persiapan usaha, produksi, pengemasan, hingga pemasaran. ”Program ini akan diintegrasikan dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Ini akan membantu jaringan pemasaran karena BUMDes di seluruh Indonesia akan dirancang untuk terhubung secara elektronik,” kata Wimboh.
KH Syahid Marqum mengatakan, program BWM akan menjadi ekosistem ekonomi baru di pondok pesantren dan di lingkungan masyarakat. Pondok Pesantren Mawaridussalam akan melakukan pembinaan untuk membangun ekonomi di lingkungannya. (NSA)