Pemerintah Beri Stimulus bagi Dunia Usaha Terdampak Gempa Lombok

MATARAM, KOMPAS — Pemerintah berupaya menghapus pinjaman bank dan perubahan kewajiban pajak pengusaha yang terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Upaya ini guna mendukung kinerja dunia usaha kembali bangkit pascagempa.

”Pemerintah memikirkan memberi stimulus untuk kehidupan ekonomi yang kembali normal,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (9/10/2018), dalam sambutan setelah meninjau Desa Guntur Macan, Lombok Barat. Di desa berpenduduk 1.016 jiwa (905 kepala keluarga) itu, 96 persen rumah penduduk rata dengan tanah akibat gempa beruntun pada Juli-Agustus lalu.

Menurut Menkeu, stimulus yang diberikan kepada pengusaha berupa penghapusan pinjaman bagi mereka yang mengalami kerusakan dari sisi bisnis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua dari sisi pajak, semua bisnis yang terpengaruh gempa diubah kewajiban pajaknya.

Kompas

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (8/10/2018), mengunjungi warga korban gempa Desa Guntur Macan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, seraya menjawab pertanyaan pers.

Menkeu mengatakan, pemerintah menggunakan semua instrumen untuk membantu masyarakat, termasuk dunia usaha. ”Semua ini bertujuan agar masyarakat memiliki ruangan, kesempatan dan kemampuan kembali bangkit, dengan menggunakan seluruh instrumen, kemudian bapak-ibu kembali ke kehidupan normal dan lebih  baik tentunya,” ucap Menkeu.

Sebelumnya, Ketua Astindo NTB Johan Oli, dalam dialog dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Rabu (3/10/2018) malam di Mataram, mengatakan, pelaku pariwisata di Lombok kini dilanda kecemasan karena banyak yang masih terbebani pinjaman bank. Relaksasi yang diberikan belum menghentikan kecemasan dan aktivitas usaha pariwisata belum pulih.

Pantauan Kepala OJK NTB Farid Faletehan, dalam acara coffee morning, 28 September lalu, pinjaman pengusaha terdampak gempa sekitar Rp 2,9 triliun dari keseluruhan kredit di NTB yang berjumlah Rp 38,5 triliun. Relaksasi yang diberikan bergantung pada setiap bank, tetapi jangka waktunya selama 1-3 tahun.

Kompas

Siswa Sekolah Dasar Negeri I Guntur Macan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan sumbangan pakaian seragam sekolah, Senin (8/10/2018). Banyak siswa yang tidak memiliki pakaian seragam yang tertimbun reruntuhan bangunan rumah akibat gempa.

”Base” logistik

Dalam kunjungan di Desa Guntur Macan yang antara lain dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Direktur IMF Christine Lagarde memberikan bantuan Rp 2,1 miliar bagi korban gempa Lombok dan Palu-Donggala, Sulteng. Lagarde yang berempati terhadap korban gempa berjanji akan menyampaikan kondisi riil di desa terdampak gempa dalam pertemuan IMF di Bali, sekaligus akan minta seluruh peserta agar mau berbagi dan mengulurkan tangan.

Kemenko Maritim juga memberikan bantuan Rp 500 juta yang disalurkan melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Jawa Timur. Kemudian Bank Indonesia menyumbang Rp 500 juta untuk pembangunan lima masjid dan sekolah dasar di Lombok Utara dan Lombok Barat, selain 241 stel pakaian seragam untuk siswa Sekolah Dasar Negeri I dan II Guntur Macan. Sebelumnya Menkeu memberikan sumbangan Rp 1 miliar untuk korban gempa di Desa Jeringo, Lombok Barat.

Kompas

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah bergantian memberikan sambutan seusai meninjau rumah warga terdampak gempa di Desa Guntur Macan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (8/10/2018).

Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengatakan, belajar dari pengalaman—mengingat Indonesia berada dalam ring of fire—itu pemerintah sudah melakukan studi yang selesai dalam waktu dekat. Salah satu solusinya adalah menentukan base logistik pada daerah relatif tidak di jalur gempa seperti di Medan (Sumut), Bangka-Belitung,  Surabaya (Jatim), Kalimantan, Makassar, dan Papua sebelah kepala burung,” katanya.

Di lokasi logistik base itu akan disiapkan terkait penanggulangan kebencanaan di antaranya alat berat, kebutuhan air bersih, dan kesehatan. ”Dari pengalaman, alat berat adalah kunci percepatan penanganan sehingga dalam 3 kali 24 jam setelah kejadian alat berat dikirim ke lokasi terdampak gempa,” kata Luhut. Soal asuransi untuk warga, rumah, infrastruktur, dan lainnya akan dibawa ke pertemuan IMF di Bali sebab gempa menjadi masalah global.