Kondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.
AMBON, KOMPAS - Tujuh tahun berlalu, pemerintah daerah dan aparat keamanan belum berhasil menutup tambang emas liar berikut pengolahan emas menggunakan merkuri dan sianida di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Tragedi Minamata di Jepang berupa mutasi genetika akibat merkuri bukan tak mungkin terulang di salah satu lumbung pangan Maluku itu.
Selama dua hari hingga Selasa (9/10/2018), Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Royke Lumowa mengunjungi Pulau Buru dan mendatangi kawasan Gunung Botak. Royke, yang baru bertugas di Maluku awal September lalu, melihat langsung pengolahan emas menggunakan merkuri.
Pemerintah Indonesia telah melarang peredaran merkuri. Presiden Joko Widodo, Maret 2017, telah menginstruksikan agar aparat menyetop peredaran merkuri. Hal itu diikuti penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri pada September 2017.
”Kapolda sudah melihat langsung kondisi tersebut dan berdialog dengan para pelaku di sana. Selanjutnya beliau akan mengambil langkah bersama TNI dan pemerintah daerah,” kata Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Besar Mohammad Rum Ohoirat, kemarin.
Catatan Kompas, sejak penambangan liar dan pengolahan emas menggunakan merkuri di Gunung Botak beroperasi pada Oktober 2011, Gubernur, Kepala Polda Maluku, dan Panglima Komando Daerah XVI/Pattimura yang menjabat saat itu berulang kali datang ke sana. Bahkan, perwakilan dari pemerintah pusat pernah ke sana.
Penutupan tambang dilakukan puluhan kali, dari penertiban biasa hingga aksi bakar tenda petambang. Penutupan besar-besaran terjadi pada November 2015. Puluhan kali ditutup, puluhan kali pula petambang kembali. ”Faktanya seperti itu. Butuh kerja sama semua pihak, bukan hanya aparat keamanan,” ujar Rum.
Ia mengatakan, pertemuan antara sejumlah kepala dinas terkait di Pemprov Maluku, Pemkab Buru, serta pejabat Polda Maluku dan Kodam Pattimura telah digelar untuk membahas hal tersebut. ”Keputusan akan diambil dalam rapat pimpinan yang akan digelar dalam waktu dekat,” katanya.
Terpapar merkuri
Peneliti dari Universitas Pattimura Yuthinus T Malle menuturkan, pencemaran di Gunung Botak semakin parah. Tahun 2015, Yuthinus meneliti lokasi itu. Ia menemukan sejumlah warga terpapar merkuri. ”Sekarang tentu lebih parah. Kalau dibiarkan, tragedi Minamata akan terjadi di Buru,” katanya.
Limbah merkuri yang dibuang ke sungai mengontaminasi air yang digunakan untuk mengairi tanaman. Sungai bermuara di Teluk Keyeli di mana ada hutan mangrove yang menjadi tempat bertelur ikan. Perlahan, merkuri masuk ke rantai makanan. Pada akhirnya manusia akan terkena dampaknya.
Selain merkuri, petambang juga menggunakan sianida untuk mengolah emas. Akibatnya, sejumlah ternak di sekitar tambang mati. Ratusan hektar pohon sagu juga mati. ”Gunung Botak seharusnya sudah ditutup. Semua tergantung komitmen dan harus bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Yuthinus. (FRN)
