NUSA DUA, KOMPAS - Pemerintah menyiapkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Tahap pertama, pembiayaan risiko bencana untuk barang milik negara, terutama gedung perkantoran dan pendidikan, diimplementasikan pada tahun anggaran 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini pendanaan bencana mengandalkan APBN. Akibatnya, kerugian bencana yang ditanggung pemerintah melebihi alokasi yang ditetapkan.
Mengutip data Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, kerugian Indonesia akibat bencana Rp 126,7 triliun pada tahun 2004-2013. Rata-rata nilai kerugian ekonomi langsung berupa kerusakan bangunan dan non- bangunan Rp 22,85 triliun per tahun. Gempa menyebabkan kerugian ekonomi terbesar, Rp 7,56 triliun per tahun.
Pemerintah telah menyelesaikan peta jalan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana untuk jangka pendek tahun 2018-2019. Asuransi barang milik negara di bawah pengelolaan Kemenkeu akan diterapkan tahun 2019.
Hal itu diuraikan Sri Mulyani dalam dialog tingkat tinggi tentang pembiayaan risiko bencana dan asuransi di Indonesia dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Rabu (10/10/2018). Pertemuan tersebut dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Peta jalan strategi dilanjutkan dengan penguatan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian dan perikanan, eksplorasi potensi skema pembiayaan alternatif, serta edukasi dan penguatan kapasitas. Peta jalan jangka menengah diimplementasikan tahun 2019-2023.
Pemerintah akan menanggung pembiayaan risiko untuk bencana dengan frekuensi kejadian tinggi, tetapi dampak kerugian kecil sampai sedang dengan sumber APBN retensi dari dana cadangan bencana dan alokasi belanja rutin untuk kementerian/lembaga terkait.
Sementara pembiayaan risiko untuk bencana yang jarang terjadi, tetapi dampak kerugian cukup tinggi dengan instrumen pinjaman kontingensi sebagai komplementer APBN. Pinjaman kontingensi berasal dari bank pembangunan multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan negara-negara mitra.
Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia merumuskan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana.
Asuransi untuk memitigasi risiko kerusakan aset negara akibat bencana juga dibahas dalam pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Chief Executive Officer Bank Dunia Kristina Georgieva di sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Rabu. Bank Dunia menyatakan siap membantu Indonesia dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang tertimpa bencana alam.