Janji Penutupan Kembali Berulang

KOMPAS/FRANS PATI HERIN

Suasana konferensi pers terkait persoalan tambang liar Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku, pada Senin (15/10/2018). Tampak hadir Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Maluku Brigadir Jenderal (TNI) Khairully, Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayor Jenderal Suko Pranoto, Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, dan , Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Royke Lumowa (kiri ke kanan).

AMBON, KOMPAS - Pemerintah daerah dan aparat keamanan di Maluku kembali berjanji untuk menutup total lokasi tambang liar di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, yang sudah beroperasi sejak tujuh tahun silam. Janji itu disampaikan di tengah pesimisme dan ketidakpercayaan publik atas upaya mereka yang dianggap tidak serius dan hanya kamuflase.

Janji dimaksud disampaikan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Kapolda Maluku Irjen Royke Lumowa, dan Pangdam Pattimura Mayjen Suko Pranoto dalam konferensi pers di Ambon, Senin (15/10/2018). Turut hadir Kepala Badan Intelijen Daerah Maluku Brigadir Jenderal (TNI) Khairully.

Zeth mengatakan, rencana penutupan aktivitas tambang liar itu disepakati bersama oleh forum komunikasi pimpinan daerah terkait. Selain itu, aktivitas sejumlah perusahaan pengelola emas di Gunung Botak juga sementara dihentikan untuk dievaluasi lagi.

Kompas

Kondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.

Penutupan akan berlangsung hingga Desember. Setelah penutupan, akan dibentuk aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol Pamong Praja untuk mengawasi lokasi itu agar tidak dirambah lagi oleh petambang.

Dalam sesi tanya jawab, semua awak media pesimistis. Mereka meragukan upaya yang dianggap hanya sebagai kamuflase. Pasalnya, sejak beroperasi pada Oktober 2011, lokasi itu sudah puluhan kali ditutup. Setelah ditutup, petambang kembali lagi. Petambang mengikis bukit untuk mencari emas dan juga mengolah emas menggunakan merkuri dan sianida.

Dalam kesempatan itu juga wartawan menyampaikan dugaan keterlibatan oknum aparat di Gunung Botak. Kendati banyak aparat, penambangan dan penggunaan merkuri serta sianida berjalan terus. Distribusi merkuri dan sianida juga tanpa hambatan. Bahkan, ada setoran untuk oknum aparat.

Baik Zeth, Royke, maupun Suko menyatakan komitmen menutup aktivitas di

Gunung Botak. Menurut Royke, sebagian besar petambang sudah meninggalkan Gunung Botak. ”Nanti akan ada aparat yang bertugas di sana untuk menjaga lokasi itu agar tidak dimasuki lagi oleh petambang,” katanya.

Suko juga menyatakan mendukung penuh Polri dalam menutup lokasi. Dia juga minta warga melaporkan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI di Gunung Botak.

Khairully mengancam melaporkan segala pelanggaran yang terjadi kepada atasannya untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Sejak dua bulan lalu bertugas di Maluku, Khairully mengaku telah mengantongi sejumlah informasi tentang penambangan liar di Gunung Botak.

”Saya tidak punya beban dan independen, tak tergantung siapa pun. Saya bisa koordinasi dengan kementerian terkait dari hasil laporan saya dan laporan ini sampai ke Presiden,” katanya. (FRN)