BANDUNG, KOMPAS – Kebutuhan pekerja sosial di Indonesia masih tinggi. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial mendorong pendirian sekolah tinggi kesejahteraan sosial (STKS) di beberapa daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mengatasi masalah-masalah sosial.
“Diharapkan ke depan dibentuk STKS per wilayah, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya. Dengan begitu, rasio pekerja sosial terhadap penanganan masalah sosial dapat ditekan,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri kegiatan wisuda di STKS Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/10/2018).
Agus mencontohkan, saat ini jumlah pekerja sosial yang menangani kemiskinan di Indonesia sekitar 15.522 orang. Padahal, menurut dia, idealnya dibutuhkan pekerja sosial sekitar 139.000 orang dalam menangani fakir miskin.
Jumlah pekerja sosial pada masalah sosial lain juga masih kurang. Beberapa di antaranya terkait masalah penanganan pengguna narkoba dan korban bencana.
“Kebutuhan ini menjadi tantangan untuk dipenuhi. Untuk itu, peran STKS sangat penting, tidak hanya dalam kuantitas, tetapi juga kualitas SDM,” ujarnya.
Terkait peningkatan kualitas, Agus mengatakan, status STKS Bandung akan dikembangkan menjadi politeknik. Perubahan status itu diikuti dengan penambahan fasilitas belajar dan peningkatan daya tampung mahasiswa.
“Perubahan status menjadi politeknik ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Saat ini sedang dibahas detail pelaksanaannya,” ujarnya.
Ketua STKS Bandung Dwi Heru Sukoco mengatakan, perubahan kelembagaan menjadi politeknik sejalan dengan kebutuhan Kementerian Sosial. STKS Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
“Perubahan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM pekerja sosial dalam menangani masalah-masalah sosial,” ujarnya.
Dwi mengatakan, dalam kegiatan wisuda itu, terdapat 385 wisudawan yang terdiri dari program studi pekerja sosial program spesialis dan program sarjana terapan. Dia berharap lulusan STKS Bandung dapat berkontribusi positif di masyarakat.
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Intan Ahmad mengatakan, lulusan STKS Bandung perlu memahami revolusi industri keempat. Selain kemampuan kognitif yang diperoleh di kampus, para wisudawan juga didorong untuk mengikuti perkembangan dunia digital.
“Di abad digital ini, kemampuan profesional pekerja perlu disiapkan. Jadi, berusahalah untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat,” ujarnya.
Intan mengatatakan, berdasarkan studi PricewaterhouseCoopers, Indonesia akan masuk empat besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2050. Hal itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen serta bonus demografi dan kekayaan sumber daya alam.
“Ini kesempatan baik. Namun, kemampuan SDM harus disiapkan agar kesempatan itu dapat dimaksimalkan,” ujarnya.