Pemerintah Tak Akan Gegabah Terima

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendampingi Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres dan CEO Bank Dunia Kristina Georgieva, Jumat (12/10/2018), melihat kawasan Balaroa, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang terkena likuefaksi.

JAKARTA, KOMPAS - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, membutuhkan biaya yang relatif besar. Meski demikian, pemerintah tak akan gegabah menerima begitu saja tawaran pinjaman yang diajukan Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres, Jakarta, Selasa (16/10/2018), menjelaskan, pemerintah masih mempertimbangkan tawaran pinjaman itu. ”Dalam keadaan begini, kita berterima kasih dengan adanya tawaran (pinjaman). Namun, tentu kita harus hati-hati juga,” tuturnya.

Seperti diketahui, Bank Dunia serta Bank Pembangunan Asia (ADB) menawarkan pinjaman masing-masing 1 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 15 triliun. Pinjaman itu ditawarkan karena Bank Dunia memperkirakan kerugian fisik akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulteng mencapai 531 juta dollar AS atau sekitar Rp 8 triliun. Kerugian itu mencakup kerusakan rumah senilai 181 juta dollar AS, kerusakan nonperumahan 181 juta dollar AS, serta kerusakan infrastruktur 165 juta dollar AS.

Wapres Kalla mengakui, rehabilitasi dan rekonstruksi lebih menarik jika didanai dari pinjaman dibandingkan dengan APBN. Ini karena rekonstruksi merupakan proses yang cukup panjang, bisa mencapai 30 tahun. Akan tetapi, lanjut Kalla, pemerintah merasa tidak perlu berlebihan dan harus berhati-hati. Karena itu, belum diputuskan menerima tawaran pinjaman Bank Dunia dan ADB. Selain itu, pemerintah juga menerima hibah untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Termasuk hibah 5 juta dollar AS dari Bank Dunia dan 3 juta dollar AS dari ADB.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan memiliki alokasi pinjaman dari Bank Dunia sebesar 125 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,9 triliun. Dana itu digunakan untuk penanganan darurat, pembersihan kota, pembangunan hunian sementara, dan penyusunan rencana induk penanganan bencana. Kementerian PUPR telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan agar dana itu bisa dicairkan. ”Jadi yang dari pinjaman itu mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini cair. Dana itu untuk Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara,” kata Basuki. (NTA/NAD)