Persyaratan Pencairan Dana Disederhanakan

KOMPAS/ DODY WISNU PRIBADI - DOKUMENTASI UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

rumah RISHA (rumah instan sehat sederhana) produksi Fredy Kurniawan, pengajar pada Univeritas Narotama Surabaya, yang bakal dirancang dibangun untuk memenuhi kebutuhan korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat

MATARAM, KOMPAS - Badan Penanggulangan Bencana Nasional menyederhanakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis guna mempercepat pencairan dana stimulan pembangunan rumah warga yang terkena gempa di Pulau Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Alasannya, persyaratan administrasi sebelumnya berbelit-belit yang menjadikan pencairan dana stimulan berjalan lamban.

”Persoalan yang dihadapi selama ini sudah ditemukan penyebabnya, terutama soal pencairan (dana) perlu penyederhanaan, dari 17 persyaratan menjadi satu persyaratan,” kata Harmensyah, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, dalam Rapat Penyederhanaan Proses Pencairan Dana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bencana Gempa Bumi NTB di Mataram, Selasa (16/10/2018).

”Pak Bupati yang selama ini merasa prosesnya berbelit-belit. Namun, dengan penyederhanaan ini, proses menjadi lebih cepat,” kata Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Penyederhanaan dalam juklak-juknis saat ini adalah hanya satu formulir yang harus ditandatangani ketua, sekretaris, anggota, dan Pejabat Pembuat Komitmen Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas) untuk pencairan dana stimulan. Pokmas di tingkat desa/kelurahan kabupaten-kota direkomendasikan untuk mentransfer dana tiap warga di rekening BRI ke rekening Pokmas.

Dengan penyederhanaan persyaratan itu, warga bisa mempercepat membangun rumahnya. Percepatan pencairan jadi laporan Gubernur NTB kepada Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan tiba di Lombok, Kamis, untuk memantau perkembangan penanganan gempa. Karena itu, penyelesaian persyaratan administrasi dan pencairan dana stimulan harus selesai Rabu ini.

Menurut Rizki Akbar Trilaksono, Kepala BRI Cabang Pembantu Cakranegara, Kota Mataram, ada 7.861 warga pemegang rekening yang rumahnya rusak berat mendapat bantuan pertama sebesar Rp 50 juta per unit, rumah rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta. Hasil verifikasi menunjukkan 177.280 rumah rusak terdiri atas 63.680 rumah rusak berat, 26.536 rusak sedang, dan 87.064 rusak ringan. Pemprov NTB meluncurkan aplikasiNTB Care, yang bisa diakses lewat telepon genggam Android. Wakil Gubernur NTB Sitti Rohim Djalilah menilai aplikasi itu sebagai media sambung rasa.

(RUL)