Pengukuran dan Penerbitan Pas Kapal di Lamongan Jadi Percontohan
Oleh
ADI SUCIPTO KISSWARA
·3 menit baca
LAMONGAN, KOMPAS — Sebanyak 700 kapal dari 3.700 kapal nelayan Lamongan sudah selesai diukur untuk penerbitan pas kapal, semacam sertifikat kepemilikan, termasuk mencakup aspek jenis dan ukuran. Lamongan juga menjadi percontohan untuk pengukuran dan penerbitan pas kapal.
Mulai 20 November hingga akhir November ditargetkan ada 400 pas kapal baru yang diterbitkan. Pengukuran sehari bisa dimaksimalkan hingga 40 kapal.
Saat berkunjung ke kampung nelayan di Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (20/10/2018), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan mempermudah proses pengukuran dan penerbitan pas kapal. Selain untuk memenuhi aspek kepastian hukum, pengukuran itu juga memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. ”Nanti ada pembinaan untuk kapal yang tidak aman, termasuk memberikan bantuan life jacket,” katanya.
Ia berharap nelayan Lamongan bisa menjadi contoh nelayan daerah lain, termasuk di Tegal, Jawa Tengah, dan daerah lainnya. Budi ingin memastikan nelayan bisa cepat dilayani dalam proses pengukuran dan memiliki pas kapal. ”Nelayan akan lebih tenteram saat melaut sebab pas kapal bisa menjadi legalitas bagi kepemilikan kapal nelayan,” ujar Budi.
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Brondong Ferry Agust Satriyo berharap, dalam waktu 30 hari ke depan, 400 kapal nelayan Lamongan sudah diukur dan mendapat pas kapal. Dengan kemudahan mendapatkan pas, diharapkan nelayan bisa melaut dengan tenang dan mendapat banyak ikan. ”Kami juga perlu dibantu pendataan kapal nelayan, dipermudan pengukuran kapal sesuai bobotnya agar bisa segera mendapatkan sertifikasi pas kapal,” ujarnya.
Kepala Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Lamongan M Sukri mengatakan, 13.000 nelayan Lamongan tersebar di 17 desa di Kecamatan Paciran dan Brondong. Kali ini pas kapal secara simbolis diserahkan kepada Rohman, Maskyur Arifin, Musa Abidin, Mujiono, dan Purnomo. ”Kami berharap nanti semua kapal bisa tuntas mendapatkan pas kapal dengan semakin mudah,” ujarnya.
Galangan kapal
Budi tidak hanya mengecek pengukuran kapal, tetapi juga mengunjungi Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, Paciran, dan perusahaan galangan kapal Daya Radar Utama di kompleks Lamongan Marine Industry. Budi menambahkan, rencana pembelian 30 kapal sebagai bagian dari program tol laut.
Skema pembiayaan akan ditentukan kemudian baik dengan sistem beli langsung, subsidi, tender, maupun melalui leasing 10 tahun. Pengadaan itu harus segera direalisasikan untuk mengurai dan mengurangi kemacetan dan kepadatan jalan. ”Bukan hanya pemerintah, butuh peran swasta untuk kelancaran logistik, termasuk melalui tol laut,” kata Budi.
Sementara itu, di Lamongan telah berdiri sejumlah perusahaan galangan dan dok kapal. Perusahaan itu di antaranya PT Dok Pantai Lamongan, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan PT Daya Radar Utama. Di Lamongan bisa diproduksi kapal kontainer, kapal perintis, kapal patroli, dan kapal pendukung tol laut. Selain itu, ada PT Tri Ratna Diesel Indonesia yang telah mengirimkan 24 kapal pesanan TNI Angkatan Darat.
Menurut Bupati Lamongan Fadeli, wilayah pantai utara dirancang untuk kawasan industri pariwisata dan kemaritiman. Selain terkait dengan logistik dan transportasi laut, termasuk industri galangan dan dok kapal, di pantura juga ada Lamongan Integrated Shorebase. Industri wisata ditunjang Wisata Bahari Lamongan, Goa, dan Kebun Binatang Maharani Lamongan (Mazoola).