TIMIKA, KOMPAS - Satuan Tugas Penegakan Hukum segera diterjunkan ke Distrik Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua. Ini sebagai tindak lanjut setelah penyanderaan 15 tenaga guru dan paramedis oleh kelompok kriminal bersenjata di Mapenduma pada 3-17 Oktober 2018.
Hal itu disampaikan Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi saat dihubungi dari Timika, Kabupaten Mimika, Senin (22/10/2018).
Aidi mengatakan, tim Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) akan melakukan operasi senyap untuk melacak keberadaan para pelaku penyanderaan 15 guru dan tenaga kesehatan di Mapenduma.
Para pelaku mencurigai 15 korban sebagai aparat keamanan yang sedang menyamar. Mereka disandera selama 14 hari dan dibebaskan setelah penyandera dibujuk Kepala Puskesmas Distrik Mapenduma Naftali Wandik, 18 Oktober 2018.
Sebanyak 14 korban telah berkumpul dengan kerabatnya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Sementara, seorang korban perempuan, MT, yang diduga mendapat pelecehan seksual dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Jayapura.
”Tak ada ruang untuk bernegosiasi dengan kelompok itu. Perbuatan mereka menyerang warga sipil sangat sadis. Seorang korban bahkan mendapatkan pelecehan seksual berulang kali,” kata Aidi.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, MT kini mendapat pendampingan dari tim dokter RS Bhayangkara.
”Ia mengalami trauma luar biasa. Kami membentuk tim untuk mengejar para pelaku. Kelompok ini juga terlibat dalam pembunuhan warga sipil di Kenyam, ibu kota Nduga, jelang Pemilihan Gubernur Papua Juni lalu,” ujar Ahmad.
Kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Egianus Kogoya itu meneror aparat keamanan dan warga di Bandara Kenyam, 25 Juni 2018. Tiga warga tewas tertembak, dua warga dan seorang pilot terluka.
Perbuatan kelompok Egianus menyebabkan layanan kesehatan dan pendidikan di Mapenduma terhenti. Di Mapenduma ada dua sekolah, SD YPGRI 1 dan SMPN 1 Mapenduma, serta satu puskesmas.
Kabupaten Nduga di peringkat terbawah dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua dalam cakupan imunisasi campak, rubela, dan polio. Persentase imunisasi di Nduga 6,99 persen dari target nasional 95 persen.
Prioritaskan keamanan
Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Komnas Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey menilai, perbuatan para pelaku yang menyandera dan menyerang warga sipil di Mapenduma sangat tidak berperikemanusiaan.
Menurut Frits, pengamanan guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah rawan konflik harus diprioritaskan. Diharapkan aparat keamanan melakukan penegakan hukum terukur atas kelompok itu sehingga tercipta rasa aman bagi guru dan tenaga kesehatan.
”Selama ini guru dan tenaga kesehatan menjadi sasaran kelompok itu. Pemda harus bernegosiasi dengan kelompok itu agar tidak mengganggu guru dan tenaga medis,” ucapnya. (FLO)