Implementasi Jaminan Sosial Pekerja Informal Di Sidoarjo Layak Direplikasi

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Dewas BPJS Ketenagakerjaan pimpin 24 delegasi kabupaten dan kota di Indonesia berkunjung di Sidoarjo, Rabu (24/10/2018).

SIDOARJO,KOMPAS-Implementasi jaminan sosial terhadap pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan apresiasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kebijakan pemda yang mendukung penuh pemberian jaminan sosial terhadap pekerja informal ini layak direplikasi oleh pemerintah daerah lain.

Hal itu terungkap dalam kunjungan delegasi agen penggerak jaminan sosial nasional (Perisai) dari 24 kabupaten dan kota di Indonesia ke Kabupaten Sidoarjo, Rabu (24/10/2018). Kunjungan yang dipimpin oleh anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban itu diterima langsung Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

“Kabupaten Sidoarjo memiliki prestasi tingkat nasional dibidang implementasi jaminan sosial pekerja bukan penerima upah. Salah satunya Desa Grabakan di Sidoarjo ditetapkan sebagai juara nasional Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2017,” ujar Rekson.

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan pekerja yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Untuk mendapatkan jaminan sosial mereka harus membayar sendiri.

Namun di Sidoarjo, sebagian BPU ini mendapatkan jaminan sosial dengan beragam kemudahan sehingga tidak harus merogoh dana pribadi. Contohnya perangkat desa yang pembayaran premi jaminan sosialnya dibayar dengan keuangan desa.

Contoh lain adalah tenaga honorer daerah dengan sistem PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Pembayaran jaminan sosial ditanggung oleh pemberi kerja yakni Pemkab Sidoarjo.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo Heri Soesanto menambahkan seluruh guru honorer tingkat Sekolah Dasar di wilayahnya juga telah mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial. Tidak hanya itu, perusahaan rekanan Pemda diwajibkan mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial.

“Bagi perusahaan rekanan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial mendapat sanksi administratif hingga dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan rekanan,” kata Heri.

Bupati Sidoarjo Saiful Illah telah mengeluarkan tiga peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum pemberian jaminan sosial bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), seperti perangkat desa, pegawai non ASN (aparatur sipil negara), dan guru honorer tingkat sekolah dasar.

Saiful Illah mengatakan program jaminan sosial merupakan hak setiap warga. Ada dua program yakni Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi pekerja. Program jaminan sosial sangat bermanfaat karena menjamin kebutuhan dasar masyarakat agar mereka hidup sejahtera.

Terkait sumber pembiayaan jaminan sosial pekerja Bukan Penerima Upah, menurut Saiful sangat terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Contohnya untuk membayar premi jaminan sosial bagi perangkat desa dianggarkan dari keuangan desa pada anggaran pendapatan desa. Hal itu karena dana desa (DD) dan ADD (Alokasi Dana Desa) sudah ditetapkan peruntukannya dalam peraturan perundangan.

“Hampir semua desa memiliki tanah kas desa yang dikelola sebagai sumber pendapatan desa. Selain itu ada pasar desa yang pendapatannya cukup besar,” ucap Saiful. BPJS Ketenagakerjaan Kepala Cabang Sidoarjo Ikeda Hendra Kusuma menambahkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya saat ini 200.000 peserta.

Dari 200.000 itu sebanyak 90 persen pekerja formal dan hanya 10 persen yang berasal dari pekerja informal atau BPU. Peluang menambah jumlah peserta jaminan sosial pekerja BPU masih terbuka lebar. Salah satunya dengan menyasar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang jumlahnya ratusan ribu di Sidoarjo.

“Manfaat yang diambil oleh pekerja BPU di Sidoarjo cukup banyak. Selain jaminan kesehatan, untuk jaminan ketenagakerjaannya ada empat manfaat yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan sosial hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun,” papar Ikeda.