Daerah Pesisir Barat Sumbar Didorong Tingkatkan Mitigasi Bencana

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Selasa (7/8/2018), menyerahkan bantuan kepada warga korban banjir bandang di Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selain rumah, banjir bandang juga menghanyutkan ternak warga dan merusak 60 hektar sawah.

PADANG, KOMPAS — Bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sulawesi Tengah, menimbulkan kesadaran pentingnya mitigasi bencana di daerah lain. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan akan segera memanggil kepala daerah dari tujuh wilayah yang ada di kawasan pesisir barat Sumbar yang rawan tsunami guna mengurangi risiko bencana.

”Dalam waktu dekat, saya akan memanggil mereka. Bahkan, saya berencana belajar ke Jepang karena di sana mitigasi bencana sudah sangat baik. Mereka sudah siap menghadapi bencana,” kata Nasrul Abit di Padang, Kamis (25/10/2018).

Nasrul mengatakan, pemerintah daerah di tujuh wilayah yang ada di kawasan pesisir barat Sumbar harus memperkuat mitigasi bencana. Ketujuah wilayah itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

”Ketujuh kabupaten/kota ini rawan bencana, terutama tsunami, jadi harus siap. Selama ini barangkali kita lengah dan menganggap gempa itu tidak berbahaya. Pengalaman di Palu, Sulawesi Tengah, menjadi pelajaran pahit bagi kita,” ujar Nasrul.

Menurut dia, selain menyiapkan masyarakat, fasilitas fisik seperti shelter sebagai tempat evakuasi sementara harus dibangun. Jika memang belum bisa membangun shelter, pemerintah daerah bisa mulai menyiapkan jalur-jalur evakuasi.

”Gempa tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Jika menghitung waktu perkiraan terjadinya tsunami pascagempa yang terbatas untuk evakuasi, mau tidak mau daerah-daerah itu harus siap,” ucap Nasrul.

Ia mengakui, masih ada daerah yang belum memiliki shelter seperti di Pasaman Barat, sekitar 207 kilometer utara Kota Padang.

”Terkait pembangunan shelter, itu menjadi kepentingan daerah sebagai mitigasi bencana. Tetapi, kalau memang mau (pendanaan) lewat BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), akan kami rekomendasikan. Tetapi BNPB juga anggara terbatas. Apalagi sekarang bencana terjadi di mana-mana,” lanjut Nasrul.

Terkendala anggaran

Dihubungi secara terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat Tri Wahluyo mengatakan, Pasaman Barat belum memiliki shelter karena masih terkendala anggaran. Sementara pembangunan kawasan pesisir pantai di daerah tersebut juga tidak semasif wilayah lain, seperti Padang.

”Kalau di Padang, hotel-hotel sekaligus menjadi shelter. Sementara di Pasaman Barat tidak ada. Jadi, kami sangat berharap ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait hal itu,” ujar Tri.

Shelter, menurut Tri, penting karena di kawasan pesisir Pasaman Barat tidak terdapat perbukitan sebagai tempat mengungsi. Sementara kawasan pesisir tersebut dihuni sekitar 20.000 orang yang tersebar di empat kecamatan.

”Sambil menunggu adanya shelter, kami terus bergerak. Selain simulasi-simulasi, kami juga membentuk kelompok siaga bencana di daerah pantai, menyiapkan sistem peringatan dini, serta melatih guru-guru terkait penanganan bencana,” tutur Tri.