MALANG, KOMPAS – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap masyarakat mengambil pelajaran dari kasus hukum yang membelit pesepak bola Saddil Ramdani. Saddil adalah pesepak bola U-19 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan, setelah diduga melakukan penganiayaan pada teman perempuannya beberapa waktu lalu.
Komentar Imam Nahrawi tersebut dilontarkan usai menjadi pembicara dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Senin (05/11/2018).
“Itu soal ranah hukum, saya tidak bisa mencampuri. Tapi dia adalah pemain bola potensial yang telah memberi banyak perubahan untuk timnas kita. Semoga ini memberi pelajaran penting, dan sekaligus jadi semangat bagi Saddil untuk lebih baik lagi,” kata Menpora.
Dalam kesempatan itu, Menpora mengatakan masyarakat Indonesia masih butuh tenaga Saddil Ramdani. Namun meski begitu, ia mengatakan bahwa, pihaknya tetap harus memilah-milah jika ingin memberikan advokasi bagi atlet.
“Tentu kita semua masih butuh tenaganya. Tapi kita juga harus memilah seperti apa. Kalau soal tindakan individual yang mengakibatkan pidana, itu tanggung jawab individu masing-masing. Tetapi dalam hal perlindungan lain kepada atlet, misal asuransi, tentu akan kita berikan,” kata Nahrawi.
Peran Pemuda
Adapun sebelumnya, saat menjadi pembicara di UB, Menpora mengajak mahasiswa untuk memahami arti penting Sumpah Pemuda. Hal itu dikatakannya dalam Dialog Kebangsaan bertema "Sinergi Semangat Sumpah Pemuda Resolusi Jihad dan Kebudayaan" di gedung Widyaloka UB. Kegiatan itu dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi, dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.
Dalam sambutannya, Menpora mengatakan bahwa apa yang diperjuangkan oleh pemuda hari ini, akan melahirkan sejarah besar bangsa Indonesia ke depannya. "90 tahun lalu para pemuda bersatu berikrar dalam sumpah pemuda untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu kita juga harus memikirkan apa yang kita lakukan untuk masa depan,"katanya.
Imam Nahrawi mencontohkan bahwa keberhasilan Indonesia pada ASIAN Games beberapa waktu lalu menjadi tonggak sejarah bangsa dalam pembuktian prestasi di bidang olahraga.
“Tenis lapangan kita selama 16 tahun tidak pernah mendapat medali. Namun pada waktu ASIAN Games beberapa waktu lalu, Indonesia meraih medali emas untuk cabang olahraga tenis pada Ganda Campuran. Olahraga menjadi jalan mudah Indonesia menuju Olimpiade 2020 dan jalan mudah Indonesia jadi tuan rumah. Hal ini tentunya karena Indonesia sudah teruji dengan baik dalam Asian Games beberapa waktu lalu. Peserta ASIAN Games dari berbagai negara tidak hanya merasa aman tapi juga nyaman dan disambut oleh volunterr yang hebat dan ramah senyum. Saya juga berharap pencak silat masuk ke Olimpiade 2020 nanti,” katanya.
Senada dengan Imam Nahrawi, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan generasi muda seharusnya tidak hanya memperingati hari Sumpah Pemuda, namun juga memaknai arti penting dari Sumpah Pemuda. Sebab baginya, esensi Sumpah Pemuda adalah tidak melupakan sejarah.
“Bahwa negara ini lahir bukan dengan mudah begitu saja, namun karena pengorbanan darah dan air mata para pendahulu bangsa. Lahir karena kesadaran menolak politik adu domba. Kali ini, di era demokrasi ini, kita akan melawan politik adu domba jilid ke-3,” kata Basarah.
Politik adu domba jilid pertama menurutnya adalah saat zaman kerajaan di mana Belanda bisa memecah belah masyarakat. Jilid kedua adalah usai kemerdekaan di mana muncul sistem demokrasi parlementer. Dan jilid ketiga adalah saat ini.
“Politik adu domba terjadi saat ini, saat kita menjalani berdemokrasi dengan memilih kepala daerah dan kepala negara langsung. Politik adud domba itu disiapkan lewat senjata bernama gawai. Dengan gawai, ratusan juta penggunanya bisa menyebar fitnah dan adu domba,” kata Basarah.
Oleh karena itu, ia berharap generasi muda ke depan tida kmudah terpancing adu domba termasuk yang melalui gawai. Ia juga berharap bangsa ini terus memegang teguh Pancasila sebagai falsafah bangsa. “Kita akan menjadi besar dengan menggunakan falsafah kita yaitu Pancasila. Kita tidak akan menjadi besar dengan meniru falsafah negara lain,” katanya.
Adapun Dosen Fakultas Hukum UB M Ali Sa’faat, menjelaskan beberapa syarat dasar persatuan, antara lain mencari sumber informasi yang benar. Yaitu, sejarah yang merupakan bagian dari identitas bangsa, bahasa sebagai pemersatu, hukum adat yang menjadi tempat identitas nasional bangsa Indonesia, serta perguruan tinggi yang menjadi institusi kepanduan.