MATARAM, KOMPAS - Sejumlah persoalan teknis membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat masih berjalan lambat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan semua pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaannya.
”Cuma satu kata, percepatan,” kata Wapres Kalla menggarisbawahi instruksinya pada rapat koordinasi tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (4/11/2018).
Hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga, Perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan para kepala daerah korban gempa di NTB.
Kalla mengungkapkan, seluruh sistem pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB sudah disetujui. Adapun dana yang dibutuhkan juga sudah disiapkan. Dengan demikian, pelaksanaan proses tersebut semestinya bisa dilakukan lebih cepat dari laju yang berlangsung saat ini.
Pada kesempatan yang sama, Willem melaporkan sejumlah kendala yang masih terjadi. Kendala tersebut tersebar mulai dari penyaluran dana, validasi rumah rusak, pembentukan kelompok masyarakat, jumlah fasilitator dan aplikator, sampai kebutuhan panel.
Penyaluran dana stimulan untuk pembangunan rumah rusak akibat gempa dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Sejauh ini, sudah terealisasi Rp 1,02 triliun.
Dana tersebut untuk 44.248 keluarga. Namun, karena masih banyak yang belum membentuk kelompok masyarakat dan belum semuanya juga membuka rekening di bank, dana yang sudah sampai ke masyarakat sasaran baru 5.354 keluarga atau 16,14 persen.
Bela negara
Sebelumnya pada hari yang sama, Kalla memberi kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Yogyakarta. Ia mengatakan, generasi muda diharapkan untuk membangun jiwa wiruasaha dalam dirinya.
”Bela negara itu bagaimana membuat negara kuat, ditakuti, atau dihargai oleh negara lain. Negara kita menjadi terbela, kuat, dan orang tidak akan ada yang mengganggu negara ini. Intinya adalah kekuatan ekonomi yang diikuti pengembangan teknologi,” kata Kalla. (NCA/LAS/RUL)